Ustaz Khalid Basalamah Beberkan Kronologi Jamaahnya Jadi Korban Travel Haji

LANGIT7.ID-Jakarta; Kasus dugaan penyelewengan kuota haji 2024 ikut menyeret nama Ustaz Khalid Basalamah. Ia dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi, lantaran jamaah yang berangkat bersamanya mengalami masalah serius terkait visa haji khusus.

Dalam sebuah video podcast di kanal YouTube Kasisolusi pada Sabtu (13/9), Ustaz Khalid memaparkan kronologi panjang bagaimana dirinya bersama ratusan jamaah bisa terjebak dalam kasus tersebut. Ia menegaskan sejak awal hanya berniat memfasilitasi jamaah dengan jalur resmi, tanpa mengetahui adanya indikasi pelanggaran.

Penjelasan Soal Visa Furoda dan Kuota Resmi

Dalam penuturannya bersama CEO Kasisolusi, Deryansha Azhary, Ustaz Khalid lebih dulu menguraikan perbedaan antara visa furoda dengan kuota resmi negara. Ia menjelaskan, “Furoda itu visa pribadi dari Kerajaan Saudi, biasanya dari pangeran. Itu resmi, tapi tidak terkait kuota negara. Sementara kuota resmi adalah jatah dari pemerintah Saudi untuk setiap negara, seperti Indonesia tahun 2024 dapat 221 ribu plus tambahan 20 ribu,” jelas Ustaz Khalid dikutip Minggu (14/9/2025).

Menurut regulasi, distribusi kuota Indonesia biasanya terbagi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun beredar informasi berbeda terkait surat dari Menteri Agama saat itu, yang menyebut adanya pola 50% untuk reguler dan 50% untuk khusus. Polemik inilah yang kemudian memicu penyelidikan lebih lanjut.

Tawaran PT Muhibbah dan Janji Maktab VIP

Awalnya, jamaah yang tergabung di Uhud Tour akan berangkat melalui jalur furoda. Semua biaya perjalanan sudah dilunasi. Namun kemudian datang tawaran dari PT Muhibbah di Pekanbaru yang mengaku bisa menyediakan kuota tambahan 2.000.

Melalui perantara Ibnu Masud, travel tersebut menjanjikan maktab eksklusif dekat dengan Jamarat. Syaratnya, jamaah harus menambah biaya USD 4.500 per orang, di luar ongkos maktab. “Oke. Ini resmi enggak? Kami tanya, resmi. Nah, bahasa dia begitu… Kemudian tiba-tiba saja dia membahasakan juga kalau kuota itu bisa mendapatkan maktab VIP,” ungkap Khalid.

Ia pun tertarik ketika ditunjukkan skema lokasi maktab VIP yang berada di zona A dan B. Lokasi strategis inilah yang akhirnya membuat pihaknya setuju, dengan asumsi bahwa jalur tersebut sah secara aturan.

Fakta Lapangan Tidak Sesuai

Harapan jamaah pupus ketika fasilitas yang dijanjikan tidak terwujud. Maktab yang semula disebut 111, diganti ke 115, lalu berpindah lagi karena tenda sudah ditempati pihak lain. Bahkan belakangan diketahui bahwa visa kuota haji sebenarnya tidak berbayar, meskipun jamaah diminta tambahan USD 4.500 per orang.

Lebih mengejutkan, ada 37 jamaah yang kembali dipungut USD 1.000 agar visa mereka diproses lebih cepat. Hal ini menambah kekecewaan rombongan yang seharusnya beribadah dengan tenang.

Dana Dikembalikan ke KPK

Ustaz Khalid menegaskan bahwa seluruh dana yang sempat terkumpul telah diserahkan ke KPK. Jika dihitung, total mencapai USD 4.500 × 118 jamaah ditambah USD 37.000 atau sekitar Rp 607 juta.

Ia menegaskan, dirinya bersama jamaah sama sekali tidak tahu bahwa visa kuota itu gratis. Sejauh yang ia pahami, baik visa umrah maupun furoda memang selalu ada biaya. “Jadi posisi kami jelas bukan pelaku, melainkan korban penipuan travel,” ujarnya.