Pemprov DKI Jakarta Bakal Terapkan Jalan Berbayar, Ini Daftarnya
Ummu hani
Senin, 09 Januari 2023 - 20:46 WIB
Ilustrasi penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di jalan protokol. (Foto: straittimes.com)
PemprovDKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa jalan Ibu Kota. Kebijakan tersebutseperti tertuang dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta terdahulu, Anies Rasyid Baswedan.
Dalam draft Raperda tersebut, dijelaskan rinci definisi, pengawasan, penanggung jawab, ruas jalan, jenis kendaraan yang dibatasi, jam berlaku, sampai sanksinya. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan mobilitas warga DKI Jakarta.
Terkait waktu pelaksanaan, kebijakan tersebut akan berlaku di ruas jalan dan pada waktu tertentu melalui studi berdasarkan kondisi jalan dan lalu lintas. "Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik pada Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik diberlakukan setiap hari dimulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB," bunyi Pasal 10 Ayat (1) dalam Raperda tersebut, dikutip Senin (9/1/2023).
Baca Juga:Pemprov DKI Jakarta Beri Beasiswa Anak Nakes Gugur dalam Penanganan Covid-19
Sementara pada Ayat (2) di pasal yang sama, dijelaskan dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat memberikan persetujuan sementara waktu tidak memberlakukan ERP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
"Dalam hal keadaan tertentu, Gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari tertentu dan/atau waktu tertentu setelah mendapatkan usulan dari Dinas," tulis Ayat 2.
Sayangnya, belum ditentukan tarifnya. Namun dijelaskan dalam Pasal 14, tarif layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik memperhatikan jenis kendaraan motor, dan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.
Dalam draft Raperda tersebut, dijelaskan rinci definisi, pengawasan, penanggung jawab, ruas jalan, jenis kendaraan yang dibatasi, jam berlaku, sampai sanksinya. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan mobilitas warga DKI Jakarta.
Terkait waktu pelaksanaan, kebijakan tersebut akan berlaku di ruas jalan dan pada waktu tertentu melalui studi berdasarkan kondisi jalan dan lalu lintas. "Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik pada Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik diberlakukan setiap hari dimulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB," bunyi Pasal 10 Ayat (1) dalam Raperda tersebut, dikutip Senin (9/1/2023).
Baca Juga:Pemprov DKI Jakarta Beri Beasiswa Anak Nakes Gugur dalam Penanganan Covid-19
Sementara pada Ayat (2) di pasal yang sama, dijelaskan dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat memberikan persetujuan sementara waktu tidak memberlakukan ERP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
"Dalam hal keadaan tertentu, Gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari tertentu dan/atau waktu tertentu setelah mendapatkan usulan dari Dinas," tulis Ayat 2.
Sayangnya, belum ditentukan tarifnya. Namun dijelaskan dalam Pasal 14, tarif layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik memperhatikan jenis kendaraan motor, dan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.