LP3ES: Konsolidasi Oligarki Akar Masalah Kemunduran Demokrasi
Muhajirin
Senin, 06 Februari 2023 - 16:50 WIB
Ilustrasi pemilu Indonesia (Foto: istimewa)
Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, menilai ada dua akar masalah yang menyebabkan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Akar masalah itu yakni konsolidasi oligarki dan sekutunya yang demikian cepat, serta organisasi masyarakat sipil yang semakin lemah dan terfragmentasi.
“Maka diperlukan sikap memantau proses demokrasi yang salah satunya dengan memonitor percakapan publik,” kata Wijayanto dalam diskusi publik Continuum Bigdata Center “Dinamika Politik Menuju 2024, Apa Kata Big Data?”, Ahad (5/1/2023).
Menurut dia, informasi yang benar dalam sebuah negara demokrasi merupakan oksigen bagi demokrasi. Hal itu karena informasi yang akurat akan bermanfaat bagi warga negara, termasuk para politisi, akan mengambil keputusan-keputusan politik.
Baca Juga:Kemenag Tawarkan Tiga Strategi Penguatan Moderasi Beragama
“Tempat informasi paling cepat adalah di ruang-ruang publik,” ungkap Wijayanto.
Berdasarkan temuan continuum data, isu politik yang menjadi top topik adalah isu masa jabatan kepala desa dengan 42,581 percakapan di media sosial. Kedua, isu Penundaan Pemilu dengan 1,951 perbincangan, ketiga, Kredibilitas KPU dengan 2,938 perbincangan, keempat, Kemunduran demokrasi dengan 1,440 perbincangan dan kelima,isu Politik dinasti dengan 7,75 perbincangan.
“Maka diperlukan sikap memantau proses demokrasi yang salah satunya dengan memonitor percakapan publik,” kata Wijayanto dalam diskusi publik Continuum Bigdata Center “Dinamika Politik Menuju 2024, Apa Kata Big Data?”, Ahad (5/1/2023).
Menurut dia, informasi yang benar dalam sebuah negara demokrasi merupakan oksigen bagi demokrasi. Hal itu karena informasi yang akurat akan bermanfaat bagi warga negara, termasuk para politisi, akan mengambil keputusan-keputusan politik.
Baca Juga:Kemenag Tawarkan Tiga Strategi Penguatan Moderasi Beragama
“Tempat informasi paling cepat adalah di ruang-ruang publik,” ungkap Wijayanto.
Berdasarkan temuan continuum data, isu politik yang menjadi top topik adalah isu masa jabatan kepala desa dengan 42,581 percakapan di media sosial. Kedua, isu Penundaan Pemilu dengan 1,951 perbincangan, ketiga, Kredibilitas KPU dengan 2,938 perbincangan, keempat, Kemunduran demokrasi dengan 1,440 perbincangan dan kelima,isu Politik dinasti dengan 7,75 perbincangan.