LP3ES: Konsolidasi Oligarki Akar Masalah Kemunduran Demokrasi

LANGIT7.ID, Jakarta - Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, menilai ada dua akar masalah yang menyebabkan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Akar masalah itu yakni konsolidasi oligarki dan sekutunya yang demikian cepat, serta organisasi masyarakat sipil yang semakin lemah dan terfragmentasi.

“Maka diperlukan sikap memantau proses demokrasi yang salah satunya dengan memonitor percakapan publik,” kata Wijayanto dalam diskusi publik Continuum Bigdata Center “Dinamika Politik Menuju 2024, Apa Kata Big Data?”, Ahad (5/1/2023).

Menurut dia, informasi yang benar dalam sebuah negara demokrasi merupakan oksigen bagi demokrasi. Hal itu karena informasi yang akurat akan bermanfaat bagi warga negara, termasuk para politisi, akan mengambil keputusan-keputusan politik.

Baca Juga: Kemenag Tawarkan Tiga Strategi Penguatan Moderasi Beragama

“Tempat informasi paling cepat adalah di ruang-ruang publik,” ungkap Wijayanto.

Berdasarkan temuan continuum data, isu politik yang menjadi top topik adalah isu masa jabatan kepala desa dengan 42,581 percakapan di media sosial. Kedua, isu Penundaan Pemilu dengan 1,951 perbincangan, ketiga, Kredibilitas KPU dengan 2,938 perbincangan, keempat, Kemunduran demokrasi dengan 1,440 perbincangan dan kelima,isu Politik dinasti dengan 7,75 perbincangan.

“Secara umum perbincangan di ranah publik dihiasi oleh senstimen negatif sebesar 95,7%, dan dominasi oleh penolakan dan kritik masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan kades dan lain-lain,” ujar Wijayanto.

Isu perpanjangan masa jabatan Kepala desa menjadi topik paling dominan dengan 35,8% perbincangan. Publik beranggapan bahwa isu perpanjangan masa jabatan kades merupakan kedok bagi wacana penundaan pemilu.

Baca Juga: MUI Usul Perubahan Skema Dana Calon Jamaah Haji Indonesia

“Tokoh yang paling banyak disebut dalam isu penundaan pemilu adalah Muhaimin Iskandar dan Abdul Halim,” ungkap Wijayanto.

Presiden Jokowi merupakan sosok yang paling disorot publik terkait isu penundaan pemilu dengan 92,13% perbincangan. Kedua, Muhaimin Iskandar (3,62%), Zulkifli hasan (3,53%) dan Mahfud MD (0,72%).

Menurut Continuum Data, isu penundaan pemilu juga dikaitkan dengan keinginan memperpanjang masa perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 kali. Akun twitter @Anthony Budiawan dan @ekoboy2 menjadi narator dominan dari kedua isu tersebut.

Baca Juga: Indonesia Peringati Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama Dunia

Masyarakat juga sangsi dengan prestasi kepala desa terlihat pada perbicangan terkait masa jabatan kades dengan top perbincangan kedok 3 periode (38,8%), dan apa prestasi kades (24,3%), juga perpanjangan masa jabatan lurah dapat menyebabkan rusaknya demokrasi.

Masalah Politik Dinasti juga disorot dengan temuan teratas, dulu menolak tapi sekarang menyambut (44,9%), politik dinasti membahayakan demokrasi (4,5%), dan muncul karena Kaesang terjun ke politik (3,8%). Sosok yang paling sering dikaitkan dengan masalah politik dinasti adalah Joko Widodo (2,70%), Kaesang (1,35%) dan Gibran (1,34%).

“Hasil verifikasi partai yang ganjil menurunkan kredibiltas KPU menjadi topik yang paling sering dibincangkan (37,2%). Masyarakat juga meminta Jokowi dan DKPP menindak tegas KPU dan jangan saling melindungi,” ungkap Wijayanto.