Yusril Minta Presiden Jokowi Tak Larang Acara Buka Puasa Bersama
Muhajirin
Kamis, 23 Maret 2023 - 18:20 WIB
Ilustrasi (foto: Antara)
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar kegiatan buka bersama yang dilakukan umat Islam, baik di lingkungan instansi Pemerintah maupun masyarakat dibolehkan dan tidak dilarang.
Sebelumnya, dalam surat yang diteken Menseskab Pramono Anung berisi Arahan (Presiden) terkait Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama, alasan pelarangan dalam rangka penanganan pandemi yang berada di tahap transisi menuju endemi dan diperlukan sikap kehati-hatian.
Surat itu ditujukan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Kapolri serta badan dan lembaga pemerintah. Mendagri diminta untuk menindaklanjuti surat tersebut ke jajaran pemerintah daerah. Menurut Yusril, meskipun surat Seskab itu ditujukan kepada para pejabat pemerintahan,tetapi larangan penyelenggaraan buka puasa bersama itu, tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi pemerintahan.
Baca Juga:Berhijab, Ibu Iriana Dampingi Presiden Kenakan Baju Adat Bali
"Akibatnya, surat itu potensial diplesetkan dan diperluas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat," ujar Yusril melalui keterangan tertulis, Kamis (23/3/2023).
Yusril menilai surat yang bersifat rahasia namun bocor ke publik itu bukanlah surat yang didasarkan atas kaidah hukum tertentu, melainkan sebagai kebijakan belaka sehingga setiap saat dapat diralat setelah mempertimbangkan manfaat-mudharatnya.
Oleh karena itu, Pakar Hukum Tata Negara itu menyarankan agar Sekretaris Kabinet meralat surat yang bersifat rahasia itu dan memberikan keleluasaan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan buka bersama.
Sebelumnya, dalam surat yang diteken Menseskab Pramono Anung berisi Arahan (Presiden) terkait Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama, alasan pelarangan dalam rangka penanganan pandemi yang berada di tahap transisi menuju endemi dan diperlukan sikap kehati-hatian.
Surat itu ditujukan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Kapolri serta badan dan lembaga pemerintah. Mendagri diminta untuk menindaklanjuti surat tersebut ke jajaran pemerintah daerah. Menurut Yusril, meskipun surat Seskab itu ditujukan kepada para pejabat pemerintahan,tetapi larangan penyelenggaraan buka puasa bersama itu, tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi pemerintahan.
Baca Juga:Berhijab, Ibu Iriana Dampingi Presiden Kenakan Baju Adat Bali
"Akibatnya, surat itu potensial diplesetkan dan diperluas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat," ujar Yusril melalui keterangan tertulis, Kamis (23/3/2023).
Yusril menilai surat yang bersifat rahasia namun bocor ke publik itu bukanlah surat yang didasarkan atas kaidah hukum tertentu, melainkan sebagai kebijakan belaka sehingga setiap saat dapat diralat setelah mempertimbangkan manfaat-mudharatnya.
Oleh karena itu, Pakar Hukum Tata Negara itu menyarankan agar Sekretaris Kabinet meralat surat yang bersifat rahasia itu dan memberikan keleluasaan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan buka bersama.