Ketum Muhammadiyah: Indonesia Bukan Benda Mati yang Bisa Dikuasai Sepihak Siapapun
Tim langit 7
Rabu, 07 Juni 2023 - 19:00 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat tampil pada acara GagasRI 29 Mei 2023 di Jakarta.Foto/Instagram
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan pernyataan serius menyangkut kondisi bangsa ini. Negara ini bukan benda mati yang bisa dipermainkan, dikuasai secara sepihak oleh siapapun.
Pernyataan Nashir ini diunggah dalam akun Instagram @haedarnashirofficial.
"Indonesia bukanlah benda mati yang bebas diperebutkan dan dikuasai sepihak oleh siapapun. Indonesia, adalah negara milik semua dan benda yang bernyawa. Sebagai pandangan Soepomo, Soekarno dan Moh. Hatta" tulisnya diposting Rabu (7/6/2023) siang.
Nashir menambahkan, pada Sidang BPUPK, Soepomo menegaskan bahwa Indonesia yang akan dibangun setelah merdeka bukan sekadar ragat fisik, melainkan Indonesia yang bernyawa. Di forum yang sama, Soekarno mengatakan bahwa Indonesia adalah negara untuk semua, bukan negara milik satu golongan.
Sementara itu, Moh. Hatta menjelaskan Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian Indonesia disusun atas asas ekonomi kerakyatan yang terpimpin untuk mewujudkan kesejahteraan dan hajat hidup orang banyak.
Baca juga:Pemilu 2024 Harus Dikawal Agar Lebih Subtantif dan Bahas Isu Kebangsaan Krusial
Secara ideal, Indonesia seharusnya tidak memiliki masalah krusial terkait isu-isu kesejahteraan, keadilan sosial dan kemanusiaan. Sebab, kelahiran Indonesia berasal dari gagasan kritis yang teruji secara ketat melalui periode panjang dari masa pergerakan nasional, sidang BPUPK hingga Konstituante.
Pernyataan Nashir ini diunggah dalam akun Instagram @haedarnashirofficial.
"Indonesia bukanlah benda mati yang bebas diperebutkan dan dikuasai sepihak oleh siapapun. Indonesia, adalah negara milik semua dan benda yang bernyawa. Sebagai pandangan Soepomo, Soekarno dan Moh. Hatta" tulisnya diposting Rabu (7/6/2023) siang.
Nashir menambahkan, pada Sidang BPUPK, Soepomo menegaskan bahwa Indonesia yang akan dibangun setelah merdeka bukan sekadar ragat fisik, melainkan Indonesia yang bernyawa. Di forum yang sama, Soekarno mengatakan bahwa Indonesia adalah negara untuk semua, bukan negara milik satu golongan.
Sementara itu, Moh. Hatta menjelaskan Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian Indonesia disusun atas asas ekonomi kerakyatan yang terpimpin untuk mewujudkan kesejahteraan dan hajat hidup orang banyak.
Baca juga:Pemilu 2024 Harus Dikawal Agar Lebih Subtantif dan Bahas Isu Kebangsaan Krusial
Secara ideal, Indonesia seharusnya tidak memiliki masalah krusial terkait isu-isu kesejahteraan, keadilan sosial dan kemanusiaan. Sebab, kelahiran Indonesia berasal dari gagasan kritis yang teruji secara ketat melalui periode panjang dari masa pergerakan nasional, sidang BPUPK hingga Konstituante.