LANGIT7.ID-, Jakarta- -
Indonesia saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemerintah masih terseok dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, mengatasi problem kemanusiaan dan menegakkan keadilan hukum. Hal itu harus lahir dari komitmen para elit untuk tegak lurus menjalankan amanat konstitusi.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan, visi Indonesia yang digariskan para pendiri bangsa masih kontras dengan realitas hari ini. Itu menjadi bukti pemerintah Indonesia masih perlu berjuang mewujudkan ekonomi dan hukum berkeadilan serta mengatas masalah kemanusiaan.
"Maka mari kita kawal pemilu 2024 dengan memastikan para elit yang berkontestasi mulai bicara tentang gagasan, tentang Indonesia, tentang Keindonesiaan dan masa depan Indonesia agar Indonesia tetap menjadi milik kita semua, bukan Indonesia milik satu golongan, bukan Indonesia milik satu orang, dan bukan Indonesia milik satu kelompok,” tegas Haedar.
Haedar mencontohkan masalah hari ini yang menjadi fakta objektif bangsa Indonesia. Misalnya korupsi yang menggila dan asas pragmatisme hutang luar negeri yang terus berakumulasi lebih dari Rp7.000 T.
Kemudian, masalah lain tidak adanya kebijakan progresif untuk mengambil risiko mengatasi kesenjangan sosial, hingga menguatnya kolaborasi antara liberalisme, kapitalisme, dan oligarki politik serta bisnis pascareformasi.
Baca juga:
Ali Masykur Musa Masuk 3 Besar Tokoh yang Diikuti Pilihan Politiknya"Jelas bagi yang korup, mereka tidak memahami sukma dari negara ini hadir dan bagaimana para pejuang bangsa kita mengorbankan jiwa untuk Indonesia (merdeka) hari ini," kata Haedar saat menjadi pembicara dalam seri ketiga gelar wicara Gagas RI KG (Kompas Gramedia), dikutip Rabu (7/6/2023).
Menurut dia, pada Pemilu 2024 nanti, para politisi harus membawa isu kebangsaan dengan gagasan yang sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Para politisi harus tampil dengan argumen keindonesiaan yang kuat.
"Kita perlu memperbincangkan dengan argumen yang kuat, ruh dan nyawa keindonesiaan yang otentik tanpa kemarahan, bila perlu tanpa saling menyalahkan, tapi apakah kita sebagai bangsa terbuka untuk membicarakan ini?" ucap Haedar.
Menurut Haedar, isu-isu di atas memiliki urgensi untuk diangkat dalam Pemilu 2024. Itu agar hajat hidup bangsa Indonesia tidak disepelekan sebagai komoditas politik semata.
“Tapi bisakah para elit yang mau berkontestasi di 2024 memperbincangkan persoalan-persoalan krusial ini, kalau tidak maka dia memperoleh mandat dari rakyat akan punya beban berat soal korupsi, hutang luar negeri, kesenjangan, kemiskinan, dan beban menghadapi oligarki yang tidak muda,” jelasnya.
Haedar meminta para elit di legislatif dan eksekutif berhenti berdebat soal pragmatisme pemilu terkait pasangan politik. Para politisi harus beralih pada topik yang lebih dibutuhkan rakyat, hingga topik-topik menyangkut kedaulatan negara. Misal isu penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) yang semuanya harus mengacu pada dasar konstitusi.
“Indonesia harus jelas arahnya. Ke depan oke ada stagnasi, masih bisa dimaklumi, tapi kalau distorsi, deviasi dari cita-cita para pendiri bangsa, saya yakin bahwa kontestasi pemilu yang begitu mahal itu kemudian hanya menjadi beban bagi generasi yang akan datang," tutur Haedar.

(ori)