KPK Gelar OTT di Jakarta dan Bekasi, Pejabat Basarnas Ditangkap
Tim langit 7
Selasa, 25 Juli 2023 - 21:05 WIB
KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat. Seorang pejabat Basarnas diamankan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat.
"Benar KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan, pada tadi siang sekitar jam 14.00 hari ini tanggal 25 Juli 2023 di daerah Jakarta dan Bekasi," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Selasa (25/7/2023).
Tim KPK berhasil mengamankan pejabat negara dalam giat penindakan tersebut. Pejabat negara tersebut diduga melakukan praktik tindak pidana suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa.
Informasi Langit7.Id, KPK mengamankan pejabat Basarnas hingga pihak swasta dari dua tempat yakni Jakarta dan Bekasi.
Baca juga:Jelang Pemilu 2024, NU dan Muhammadiyah Diharapkan Jadi Radiator Pendingin Indonesia
Pejabat Basarnas yang diamankan adalah Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Letkol Afri merupakan anggota TNI AU yang menjadi Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas.
"Atas dugaan penyerahan uang terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa," ucap Ghufron. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
"Benar KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan, pada tadi siang sekitar jam 14.00 hari ini tanggal 25 Juli 2023 di daerah Jakarta dan Bekasi," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Selasa (25/7/2023).
Tim KPK berhasil mengamankan pejabat negara dalam giat penindakan tersebut. Pejabat negara tersebut diduga melakukan praktik tindak pidana suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa.
Informasi Langit7.Id, KPK mengamankan pejabat Basarnas hingga pihak swasta dari dua tempat yakni Jakarta dan Bekasi.
Baca juga:Jelang Pemilu 2024, NU dan Muhammadiyah Diharapkan Jadi Radiator Pendingin Indonesia
Pejabat Basarnas yang diamankan adalah Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Letkol Afri merupakan anggota TNI AU yang menjadi Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas.
"Atas dugaan penyerahan uang terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa," ucap Ghufron. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.