Pentingnya Pendidikan Pranikah dan Kultur Patriarki Cegah KDRT
Tim langit 7
Rabu, 27 September 2023 - 06:30 WIB
ilustrasi
Minimnya pendidikan pranikah dan masih melekatnya kultur patriarki jadi salah satu sebab pemicu terjadinya tindakan KDRT. Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Hj Maria Ulfa Anshor, kepada NU Online, Selasa (26/9/2023).
Menurutnya, pembiaran terhadap kasus KDRT juga membuat para pelaku menganggap KDRT bukanlah perbuatan yang salah. Bahkan peristiwa KDRT ini bisa terulang kembali. Terbukti dari beberapa kasus yang telah terjadi, salah satunya KDRT berujung maut yang terjadi di Cikarang.
"Kalau membaca kronologinya, sebelum terjadi pembunuhan korban sudah melaporkan KDRT yang dialaminya kepada polisi, namun tidak ditindaklanjuti," kata Maria.
Kelalaian dalam menindaklanjuti kasus KDRT ini, terang dia, membuat korban cenderung memilih untuk tidak memproses kasus yang mereka alami ke jalur hukum pidana. Padahal dalam konteks tersebut unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) seharusnya langsung menindaklanjuti laporan korban.
Baca juga:1.000 Ponpes Tolak Kampanye Politik di Pesantren
"Lambannya proses dari pihak berwenang membuat korban tidak mau melapor bahkan mencabut laporan karena khawatir birokrasi hukum akan menghabiskan waktu, energi, dan biaya," terangnya.
Tak hanya itu, Maria juga menyinggung soal pembuktian yang masih menjadi momok penanganan kasus KDRT. Alih-alih segera melakukan asesmen penyelamatan korban, misalnya mengevakuasi/ memisahkan korban dari pelaku, pihak berwenang seringkali masih mempersoalkan alat bukti yang menjadi hambatan korban KDRT.
Menurutnya, pembiaran terhadap kasus KDRT juga membuat para pelaku menganggap KDRT bukanlah perbuatan yang salah. Bahkan peristiwa KDRT ini bisa terulang kembali. Terbukti dari beberapa kasus yang telah terjadi, salah satunya KDRT berujung maut yang terjadi di Cikarang.
"Kalau membaca kronologinya, sebelum terjadi pembunuhan korban sudah melaporkan KDRT yang dialaminya kepada polisi, namun tidak ditindaklanjuti," kata Maria.
Kelalaian dalam menindaklanjuti kasus KDRT ini, terang dia, membuat korban cenderung memilih untuk tidak memproses kasus yang mereka alami ke jalur hukum pidana. Padahal dalam konteks tersebut unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) seharusnya langsung menindaklanjuti laporan korban.
Baca juga:1.000 Ponpes Tolak Kampanye Politik di Pesantren
"Lambannya proses dari pihak berwenang membuat korban tidak mau melapor bahkan mencabut laporan karena khawatir birokrasi hukum akan menghabiskan waktu, energi, dan biaya," terangnya.
Tak hanya itu, Maria juga menyinggung soal pembuktian yang masih menjadi momok penanganan kasus KDRT. Alih-alih segera melakukan asesmen penyelamatan korban, misalnya mengevakuasi/ memisahkan korban dari pelaku, pihak berwenang seringkali masih mempersoalkan alat bukti yang menjadi hambatan korban KDRT.