Prof Ali Masykur Musa: Politik Pendidikan Islam Jangan Kaji Ulang Pancasila
Tim langit 7
Ahad, 19 November 2023 - 05:52 WIB
Guru Besar Kehormatan Unisma Prof (HC, Unisma) DR H Ali Masykur Moesa SH MHum MSi
Guru Besar Kehormatan Universitas Islam Malang (Unisma) Prof (HC, Unisma) DR H Ali Masykur Musa SH MHum MSi menegaskan bahwa Politik Pendidikan Islam jangan sampai mengkaji ulang Pancasila.
"Pendidikan tidak boleh terpisah dari politik dan politik juga tidak boleh terpisah dari pendidikan, karena itu pendidikan harus legal, nggak boleh ekstrem terhadap Pancasila, jangan sampai mengkaji ulang Pancasila," katanya dalam pengukuhan di kampus Unisma Malang, Sabtu (18/11/2023)
Dalam acara yang dihadiri Menhan Prabowo Subianto, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Rektor Unisma Prof Masykuri, ia menjelaskan kebijakan pendidikan (politik pendidikan) harus menghasilkan "cultural diversity competence".
"Cultural Diversity Competence itu yang disebut Mikel Hogan (2003) sebagai kompetensi dalam pendidikan itu tidak boleh eksklusif, pendidikan harus membumi, sesuai konteks, multikultural," katanya.
Apalagi, kata Ketua Umum PP ISNU itu, politik pendidikan Islam di Indonesia harus mengangkat multikultural, karena kultur itu bukan pilihan.
"Kita nggak bisa menolak menjadi Jawa, Sunda, Manado, Gorontalo, karena menjadi Indonesia itu memang menjadi ada dalam keberagaman," katanya.
Baca juga:Ketua PP ISNU Ali Masykur Musa Raih Guru Besar Kehormatan dari Unisma
"Pendidikan tidak boleh terpisah dari politik dan politik juga tidak boleh terpisah dari pendidikan, karena itu pendidikan harus legal, nggak boleh ekstrem terhadap Pancasila, jangan sampai mengkaji ulang Pancasila," katanya dalam pengukuhan di kampus Unisma Malang, Sabtu (18/11/2023)
Dalam acara yang dihadiri Menhan Prabowo Subianto, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Rektor Unisma Prof Masykuri, ia menjelaskan kebijakan pendidikan (politik pendidikan) harus menghasilkan "cultural diversity competence".
"Cultural Diversity Competence itu yang disebut Mikel Hogan (2003) sebagai kompetensi dalam pendidikan itu tidak boleh eksklusif, pendidikan harus membumi, sesuai konteks, multikultural," katanya.
Apalagi, kata Ketua Umum PP ISNU itu, politik pendidikan Islam di Indonesia harus mengangkat multikultural, karena kultur itu bukan pilihan.
"Kita nggak bisa menolak menjadi Jawa, Sunda, Manado, Gorontalo, karena menjadi Indonesia itu memang menjadi ada dalam keberagaman," katanya.
Baca juga:Ketua PP ISNU Ali Masykur Musa Raih Guru Besar Kehormatan dari Unisma