Anies Tolak IKN, Sebut Indonesia Tak Boleh Tiru Belanda
Muhajirin
Rabu, 13 Desember 2023 - 09:33 WIB
Capres Anies pada debat capres yang diselenggarakan KPU menyatakan menolak IKN.
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menolak Ibu Kota Negara Nusantara. Menurut dia, masalah yang ada di Jakarta harus dihadapi, bukan memindahkan Ibu kota.
Anies berpandangan, pembangunan IKN hanya akan dirasakan secara terbatas oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia juga menolak pandangan tentang IKN sebagai pusat perekonomian.
"Sementara yang kita lakukan hanya membangun tempat untuk Aparatur Sipil Negara yang bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian," kata Anies dalam Debat Pertama Capres di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).
Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Misalnya untuk di Pulau Kalimantan dibandingkan untuk membangun IKN, dana jumbo itu lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk menggenjot akses dan transportasi antar-wilayah di sana.
Baca juga:Janji Berantas Korupsi, Prabowo: Pemimpin Harus Memberi Contoh
"Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen tadi di depan mata kita. Di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk bangun sekolah yang rusak sangat banyak, bangun Kereta Api (KA) atau jalan tol antar-kota di Kalimantan. Itu urgent, yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat," ujarnya.
Dia menyinggung pemindahan ibu kota ke Kalimantan seolah-olah hanya meninggalkan masalah yang terjadi di DKI Jakarta. Dia menekankan, tidak boleh Indonesia malah mengikuti jejak Belanda.
Anies berpandangan, pembangunan IKN hanya akan dirasakan secara terbatas oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia juga menolak pandangan tentang IKN sebagai pusat perekonomian.
"Sementara yang kita lakukan hanya membangun tempat untuk Aparatur Sipil Negara yang bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian," kata Anies dalam Debat Pertama Capres di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).
Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Misalnya untuk di Pulau Kalimantan dibandingkan untuk membangun IKN, dana jumbo itu lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk menggenjot akses dan transportasi antar-wilayah di sana.
Baca juga:Janji Berantas Korupsi, Prabowo: Pemimpin Harus Memberi Contoh
"Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen tadi di depan mata kita. Di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk bangun sekolah yang rusak sangat banyak, bangun Kereta Api (KA) atau jalan tol antar-kota di Kalimantan. Itu urgent, yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat," ujarnya.
Dia menyinggung pemindahan ibu kota ke Kalimantan seolah-olah hanya meninggalkan masalah yang terjadi di DKI Jakarta. Dia menekankan, tidak boleh Indonesia malah mengikuti jejak Belanda.