Isu Ketahanan Pangan Harus jadi Prioritas Kebijakan Para Calon Pemimpin Bangsa
Muhajirin
Kamis, 11 Januari 2024 - 16:00 WIB
ilustrasi
Para calon presiden (capres) harus memiliki visi ketahanan pangan yang kuat. Pemimpin mendatang juga harus menempatkan isu ketahanan pangan sebagai prioritas kebijakan. Kebijakan dan manajemen strategis menjamin keberlanjutan pasokan mempermudah rakyat mengakses dan mengindari kerentanan pangan.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset (PR) Politik, Dini Rahmiati, mengatakan, beras menjadi salah satu komoditas pangan yang paling utama. Ketergantungan penduduk Indonesia terhadap beras sudah mencapai 97%.
Berdasarkan sumber data risetnya, Dini menyebutkan jumlah penduduk yang menggunakan pendapatan mereka untuk konsumsi beras mencapai 20%. Maka, pemerintah punya tanggung jawab untuk menjaga kestabilan beras.
“Akan terjadi gejolak jika kekurangan beras, sehingga mengakibatkan guncangan stabilitas politik dan ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi ini menjadi target utama pemerintah untuk mempertahankan dukungan masyarakat,” ujar Dini dalam webinar yang diadakan BRIN, dikutip Kamis (11/1/2024).
Dini menguraikan tiga proses konsepsi pengelolaan pangan, yakni ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Dalam proses ketahanan pangan, pemerintah atau negara dapat menyediakan pangan dari produksi sendiri ataupun melalui kebijakan impor.
Baca juga:Anies Sentil Alutsista Bekas dan Aksi Hacker, Prabowo: Asal Bicara Tanpa Data
Sementara, untuk kemandirian pangan, kemampuan negara untuk menyediakan kebutuhan pangan melalui produktivitas secara mandiri dan sudah tidak ada kebijakan impor. Sedangkan, tahapan paling tinggi yaitu kedaulatan pangan, di mana negara sudah mampu menyediakan kebutuhan pangan warganya, bahkan melakukan ekspor ke negara lain.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset (PR) Politik, Dini Rahmiati, mengatakan, beras menjadi salah satu komoditas pangan yang paling utama. Ketergantungan penduduk Indonesia terhadap beras sudah mencapai 97%.
Berdasarkan sumber data risetnya, Dini menyebutkan jumlah penduduk yang menggunakan pendapatan mereka untuk konsumsi beras mencapai 20%. Maka, pemerintah punya tanggung jawab untuk menjaga kestabilan beras.
“Akan terjadi gejolak jika kekurangan beras, sehingga mengakibatkan guncangan stabilitas politik dan ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi ini menjadi target utama pemerintah untuk mempertahankan dukungan masyarakat,” ujar Dini dalam webinar yang diadakan BRIN, dikutip Kamis (11/1/2024).
Dini menguraikan tiga proses konsepsi pengelolaan pangan, yakni ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Dalam proses ketahanan pangan, pemerintah atau negara dapat menyediakan pangan dari produksi sendiri ataupun melalui kebijakan impor.
Baca juga:Anies Sentil Alutsista Bekas dan Aksi Hacker, Prabowo: Asal Bicara Tanpa Data
Sementara, untuk kemandirian pangan, kemampuan negara untuk menyediakan kebutuhan pangan melalui produktivitas secara mandiri dan sudah tidak ada kebijakan impor. Sedangkan, tahapan paling tinggi yaitu kedaulatan pangan, di mana negara sudah mampu menyediakan kebutuhan pangan warganya, bahkan melakukan ekspor ke negara lain.