Kepala BKKBN Harapkan Satu Desa Punya Satu Bidan Percepat Penurunan Stunting
Redaksi
Jum'at, 03 September 2021 - 10:12 WIB
Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo bersama Menteri Kesehatan Budi G Sadikin (Dok BKKBN)
Isu stunting di tingkat pusat hingga Kabupaten Kota sudah cukup mendapat perhatian tinggi. Namun di tingkat Desa untuk perubahan perilaku pelayanan kesehatan terkait pencegahan stunting seperti layanan pemeriksaan kehamilan atau perawatan bayi baru lahir masih belum terasa gaungnya.
Pernyataan itu disampaikan Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo ketika audiensi dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (1/9/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Hasto menyampaikan rencana aksi nasional yang akan dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga berisiko. Di antaranya melalui penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan calon pengantin, pengawasan keluarga berisiko stunting serta audit kasus stunting.
“BKKBN ingin menempatkan diri untuk menjadi pendamping keluarga dengan dukungan dari Penyuluh KB, Kader, PKK. Kemudian juga kami mengusulkan kepada Bapak Menkes agar Bidan di setiap desa itu harus dan wajib ada. Menurut Ikatan Bidan Indonesia, masih ada desa yang belum memiliki bidan dalam hal ini adalah bidan pemerintah,” jelas Hasto.
Menurut Hasto, upaya pencegahan stunting sudah banyak dilakukan melalui intervensi sensitif (sanitasi, air bersih, kemiskinan, pendidikan) dan spesifik (pranikah, hamil, interval). Namun menurutnya kurang dalam mempertajam intervensi spesifik, karena jumlah anggaran yang terbatas terlebih lagi karena pandemi ini.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pada aspek kesehatan, percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik yang ditujukan kepada kelompok sasaran, yakni remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Intervensi tersebut menurut Menkes fokus pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi, serta dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan, mulai dari posyandu hingga rumah sakit.
Pernyataan itu disampaikan Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo ketika audiensi dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (1/9/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Hasto menyampaikan rencana aksi nasional yang akan dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga berisiko. Di antaranya melalui penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan calon pengantin, pengawasan keluarga berisiko stunting serta audit kasus stunting.
“BKKBN ingin menempatkan diri untuk menjadi pendamping keluarga dengan dukungan dari Penyuluh KB, Kader, PKK. Kemudian juga kami mengusulkan kepada Bapak Menkes agar Bidan di setiap desa itu harus dan wajib ada. Menurut Ikatan Bidan Indonesia, masih ada desa yang belum memiliki bidan dalam hal ini adalah bidan pemerintah,” jelas Hasto.
Menurut Hasto, upaya pencegahan stunting sudah banyak dilakukan melalui intervensi sensitif (sanitasi, air bersih, kemiskinan, pendidikan) dan spesifik (pranikah, hamil, interval). Namun menurutnya kurang dalam mempertajam intervensi spesifik, karena jumlah anggaran yang terbatas terlebih lagi karena pandemi ini.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pada aspek kesehatan, percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik yang ditujukan kepada kelompok sasaran, yakni remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Intervensi tersebut menurut Menkes fokus pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi, serta dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan, mulai dari posyandu hingga rumah sakit.