Rangkul PP Muhammadiyah, KPPU Mendorong Ekonomi Berkeadilan
Tim langit 7
Sabtu, 06 April 2024 - 07:00 WIB
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa merangkul Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Prof. Haedar Nashir untuk meningkatkan kolaborasi
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa rangkul Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Prof. Haedar Nashir untuk meningkatkan kolaborasi dan mendorong perekonomian Indonesia yang berkeadilan, khususnya melalui amandemen Undang-Undang persaingan usaha dan program penyuluhan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Upaya tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua KPPU dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang dilakukan kemarin tanggal 4 April 2024 di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, beberapa pejabat Struktural KPPU dan jajaran pimpinan PP Muhammadiyah, yakni Agung Danarto, Muchlas MT, Muhammad Sayuti, dan Muhammad Edhie Purnawan.
Baca juga:Jelang Idul Fitri, OCBC Imbau Lansia Waspada Penipuan Digital Berkedok Salam Lebaran!
Dalam pertemuan, kedua pimpinan bertukar pikiran mengenai pengelolaan negara, khususnya peran KPPU yang berhubungan dengan perwujudan ekonomi yang berkeadilan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.
PP Muhammadiyah prihatin dengan makin mekarnya oligarki di Indonesia yang semakin sulit di kontrol. Bahkan sudah merambah ke tingkat pembuat kebijakan, sehingga sulit bagi Negara untuk
menegakkan pasal 33 UUD 1945. Diharapkan ada institusi seperti KPPU yang mampu mengontrol perilaku oligarki tersebut.
Upaya tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua KPPU dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang dilakukan kemarin tanggal 4 April 2024 di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, beberapa pejabat Struktural KPPU dan jajaran pimpinan PP Muhammadiyah, yakni Agung Danarto, Muchlas MT, Muhammad Sayuti, dan Muhammad Edhie Purnawan.
Baca juga:Jelang Idul Fitri, OCBC Imbau Lansia Waspada Penipuan Digital Berkedok Salam Lebaran!
Dalam pertemuan, kedua pimpinan bertukar pikiran mengenai pengelolaan negara, khususnya peran KPPU yang berhubungan dengan perwujudan ekonomi yang berkeadilan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.
PP Muhammadiyah prihatin dengan makin mekarnya oligarki di Indonesia yang semakin sulit di kontrol. Bahkan sudah merambah ke tingkat pembuat kebijakan, sehingga sulit bagi Negara untuk
menegakkan pasal 33 UUD 1945. Diharapkan ada institusi seperti KPPU yang mampu mengontrol perilaku oligarki tersebut.