Datangi Banjarnegara, Gubernur Jateng Dorong Go Digital
Arif purniawan
Senin, 06 September 2021 - 17:15 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memberikan pengarahan kepada OPD Pemkab Banjarnegara, Senin (6/9). Foto : Humas Pemprov Jateng
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendatangi Kabupaten Banjarnegara, tak lama setelah Bupati Budhi Sarwono ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus gratifikasi sejumlah proyek infrastruktur.
“Saya meminta agar medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsos Banjarnegara ini nggak aktif, hanya BPBD yang aktif. Sekarang eranya digital, kita mesti go digital dan semuanya saya minta membuka diri,” kata Ganjar Pranowo, saat memberikan pengarahan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (6/9), dalam keterangan tertulis.
Baca juga:Silaturahim dengan Habib Syech, Ganjar Kangen Jateng Bershalawat
Ia mengingatkan agar masa jabatan wakil bupati yang tinggal 9 bulan lagu bisa dimanfaatkan momentum untuk mereformasi birokrasi. Masyarakat harus dilayani dengan mudah, cepat dan murah. Di dalamnya harustransparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Sikat semua pungli, tidak boleh ada setoran-setoran. Unit pengendali gratifikasi harus dikelola,” ucapnya.
Di sisi lain, Banjarnegara harus melakukan reformasi politik anggaran agar bisa menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN, agar tidak melakukan praktik korupsi. Ia juga menyarankar agar Banjarnegara melakukan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan dengan menggandeng KPK.
Di tempat yang sama, Pelaksana harian (Plh) Bupati Banjarnegara Syamsudin menyatakan selama 9 bulan ke depan, di masa jabatannya memimpin Kabupaten banjarnegara akan menjalankan tugas sebaik-baiknya, dan melayani masyarakat dengan penuh integritas.
“Saya meminta agar medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsos Banjarnegara ini nggak aktif, hanya BPBD yang aktif. Sekarang eranya digital, kita mesti go digital dan semuanya saya minta membuka diri,” kata Ganjar Pranowo, saat memberikan pengarahan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (6/9), dalam keterangan tertulis.
Baca juga:Silaturahim dengan Habib Syech, Ganjar Kangen Jateng Bershalawat
Ia mengingatkan agar masa jabatan wakil bupati yang tinggal 9 bulan lagu bisa dimanfaatkan momentum untuk mereformasi birokrasi. Masyarakat harus dilayani dengan mudah, cepat dan murah. Di dalamnya harustransparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Sikat semua pungli, tidak boleh ada setoran-setoran. Unit pengendali gratifikasi harus dikelola,” ucapnya.
Di sisi lain, Banjarnegara harus melakukan reformasi politik anggaran agar bisa menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN, agar tidak melakukan praktik korupsi. Ia juga menyarankar agar Banjarnegara melakukan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan dengan menggandeng KPK.
Di tempat yang sama, Pelaksana harian (Plh) Bupati Banjarnegara Syamsudin menyatakan selama 9 bulan ke depan, di masa jabatannya memimpin Kabupaten banjarnegara akan menjalankan tugas sebaik-baiknya, dan melayani masyarakat dengan penuh integritas.