PDN Rentan Diretas, Wapres Tekankan Situasi harus Segera Dipulihkan
Tim langit 7
Sabtu, 29 Juni 2024 - 07:00 WIB
Wakil Presiden K.H. Maruf Amin menyarankan agar langkah pertama adalah memulihkan kondisi sebelum mencari tahu penyebab peretasan PDN
Sistem Pusat Data Nasional (PDN) mengalami peretasan yang signifikan pada Kamis, 20 Juni lalu dan hingga kini belum sepenuhnya pulih.
Kasus ini pun menuai berbagai respons, termasuk adanya desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, mundur dari jabatannya.
Saat diminta tanggapan oleh awak media seputar isu tersebut, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyarankan agar langkah pertama adalah memulihkan kondisi sebelum mencari tahu penyebabnya.
Baca juga:PT Jasamarga Salurkan 1.000 Paket Sembako untuk Masyarakat Mojokerto
“Pertama kita pulihkan dulu situasinya, baru kita cari sebabnya. Siapa yang harus disalahkan itu nanti,” ujar Wapres saat memberikan keterangan pers usai membuka Halaqah Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Timur (Jatim), di Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asy-Syadzili 1, Desa Sumberpasir, Kec. Pakis, Kab. Malang, Jumat (28/06/2024).
Sementara terkait isu pergantian menteri yang dikaitkan dengan masalah ini, Wapres menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.
“Mengenai ganti menteri, itu urusannya hak prerogatif Presiden,” pungkasnya.
Kasus ini pun menuai berbagai respons, termasuk adanya desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, mundur dari jabatannya.
Saat diminta tanggapan oleh awak media seputar isu tersebut, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyarankan agar langkah pertama adalah memulihkan kondisi sebelum mencari tahu penyebabnya.
Baca juga:PT Jasamarga Salurkan 1.000 Paket Sembako untuk Masyarakat Mojokerto
“Pertama kita pulihkan dulu situasinya, baru kita cari sebabnya. Siapa yang harus disalahkan itu nanti,” ujar Wapres saat memberikan keterangan pers usai membuka Halaqah Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Timur (Jatim), di Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asy-Syadzili 1, Desa Sumberpasir, Kec. Pakis, Kab. Malang, Jumat (28/06/2024).
Sementara terkait isu pergantian menteri yang dikaitkan dengan masalah ini, Wapres menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.
“Mengenai ganti menteri, itu urusannya hak prerogatif Presiden,” pungkasnya.