Kebijakan Pembangunan yang Menyengsarakan Rakyat
Tim langit 7
Selasa, 09 Juli 2024 - 07:10 WIB
Kebijakan Pembangunan yang Menyengsarakan Rakyat
Oleh: Dr KH Anwar Abbas
LANGIT7.ID-Jakarta; Jika benar lahan yang terdapat di desa muncung dan kronjo di kecamatan mekar baru yang berdekatan dengan kabupaten serang yang umumnya berupa lahan persawahan akan dikonversi oleh pemerintah dan pihak pengembang menjadi kawasan industri, perdagangan dan perumahan, hal ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Mengapa? Karena di saat negeri ini masih belum mampu berswasembada beras, lahan persawahan yang ada malah diciutkan oleh pihak pemerintah dan pengembang untuk kepentingan lainnya.
Akibat dari kebijakan ini tentu akan berdampak terhadap banyak hal diantaranya :
Pertama, menurunnya produksi beras nasional karena luas lahan persawahan yang ada tentu akan semakin berkurang.
Kedua, dalam masa transisi ini banyak rakyat setempat yang bingung akan melakukan apa karena tanah mereka telah dipatok oleh pihak pemerintah dan pengembang untuk mendukung kepentingan mega proyek. Akibatnya para petani yang tinggal di daerah tersebut sekarang juga ragu-ragu akan menanam apa karena sewaktu-waktu tanah yang selama ini telah menjadi sumber kehidupan mereka bisa saja dibuldozer dan ditimbun. Dan kalau itu yang terjadi maka tentu usaha mereka akan rugi dan sia-sia.
Ketiga, imbal ganti rugi lahan yang diberikan kepada masyarakat setempat oleh pihak pengembang rasanya benar-benar tidak berkeadilan karena harganya sangat jauh di bawah harga yang seharusnya.
Keempat, secara psikologis rakyat yang tinggal dan punya lahan di daerah tersebut terlihat betul tidak berdaya dalam menghadapi para pengusaha yang telah berkolusi dengan sang penguasa, apalagi sikap dari para aparat desa dan pihak lain yang tidak bersahabat. Hal ini tentu membuat masyarakat benar-benar merasa dizhalimi dan terzhalimi.
LANGIT7.ID-Jakarta; Jika benar lahan yang terdapat di desa muncung dan kronjo di kecamatan mekar baru yang berdekatan dengan kabupaten serang yang umumnya berupa lahan persawahan akan dikonversi oleh pemerintah dan pihak pengembang menjadi kawasan industri, perdagangan dan perumahan, hal ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Mengapa? Karena di saat negeri ini masih belum mampu berswasembada beras, lahan persawahan yang ada malah diciutkan oleh pihak pemerintah dan pengembang untuk kepentingan lainnya.
Akibat dari kebijakan ini tentu akan berdampak terhadap banyak hal diantaranya :
Pertama, menurunnya produksi beras nasional karena luas lahan persawahan yang ada tentu akan semakin berkurang.
Kedua, dalam masa transisi ini banyak rakyat setempat yang bingung akan melakukan apa karena tanah mereka telah dipatok oleh pihak pemerintah dan pengembang untuk mendukung kepentingan mega proyek. Akibatnya para petani yang tinggal di daerah tersebut sekarang juga ragu-ragu akan menanam apa karena sewaktu-waktu tanah yang selama ini telah menjadi sumber kehidupan mereka bisa saja dibuldozer dan ditimbun. Dan kalau itu yang terjadi maka tentu usaha mereka akan rugi dan sia-sia.
Ketiga, imbal ganti rugi lahan yang diberikan kepada masyarakat setempat oleh pihak pengembang rasanya benar-benar tidak berkeadilan karena harganya sangat jauh di bawah harga yang seharusnya.
Keempat, secara psikologis rakyat yang tinggal dan punya lahan di daerah tersebut terlihat betul tidak berdaya dalam menghadapi para pengusaha yang telah berkolusi dengan sang penguasa, apalagi sikap dari para aparat desa dan pihak lain yang tidak bersahabat. Hal ini tentu membuat masyarakat benar-benar merasa dizhalimi dan terzhalimi.