223 Ponpes Salafiyah Dapat Jatah Disetarakan
Tim langit 7
Selasa, 06 Agustus 2024 - 09:31 WIB
223 Ponpes Salafiyah Dapat Jatah Disetarakan
LANGIT7.ID-Jakarta; Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) telah menetapkan 223 lembaga Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Pendidikan Kesetaraan (PKPPS) menjadi sasaran akreditasi pada 2024.
Hal ini disampaikan assesor BAN-PDM Irma Yuliantina pada Pendampingan Akreditasi PKPPS yang berlangsung di Jakarta, 30 Juli sampai 2 Agustus 2024.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Basnang Said menyampaikan pentingnya kesiapan kelembagaan pesantren menindaklanjuti penetapan akreditasi tersebut. “Akreditasi adalah bagian dari penjaminan mutu, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat dipastikan memberikan Pendidikan terbaik kepada putra-putri kita,” katanya di Jakarta baru baru ini.
Kasubdit Pendidikan Kesetaraan pada Direktorat PD Pontren Anis Masykhur berharap PKPPS dapatmengikuti rangkaian proses akreditasi dan mempersiapkan dokumen yang ditentukan.
Mengapa satuan pendidikan perlu diakreditasi? Irma Suryani, assessor BAN-PDM menyampaikan dua alasan. Pertama, karena satuan pendidikan merupakan lembaga layanan publik. Sehingga, kerja satuan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable) di hadapan publik.
“Akreditasi adalah salah satu cara melindungi anak-anak kita dari layanan pendidikan yang tidak layak,” sebutnya.
Kedua, akreditasi adalah alat untuk penjaminan mutu (quality assurance). Sehingga, hasil akreditasi berfungsi sebagai umpan balik bagi satuan pendidikan untuk perbaikan kualitas secara berkelanjutan.
Hal ini disampaikan assesor BAN-PDM Irma Yuliantina pada Pendampingan Akreditasi PKPPS yang berlangsung di Jakarta, 30 Juli sampai 2 Agustus 2024.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Basnang Said menyampaikan pentingnya kesiapan kelembagaan pesantren menindaklanjuti penetapan akreditasi tersebut. “Akreditasi adalah bagian dari penjaminan mutu, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat dipastikan memberikan Pendidikan terbaik kepada putra-putri kita,” katanya di Jakarta baru baru ini.
Kasubdit Pendidikan Kesetaraan pada Direktorat PD Pontren Anis Masykhur berharap PKPPS dapatmengikuti rangkaian proses akreditasi dan mempersiapkan dokumen yang ditentukan.
Mengapa satuan pendidikan perlu diakreditasi? Irma Suryani, assessor BAN-PDM menyampaikan dua alasan. Pertama, karena satuan pendidikan merupakan lembaga layanan publik. Sehingga, kerja satuan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable) di hadapan publik.
“Akreditasi adalah salah satu cara melindungi anak-anak kita dari layanan pendidikan yang tidak layak,” sebutnya.
Kedua, akreditasi adalah alat untuk penjaminan mutu (quality assurance). Sehingga, hasil akreditasi berfungsi sebagai umpan balik bagi satuan pendidikan untuk perbaikan kualitas secara berkelanjutan.