ORI026 Segera Hadir, Investasi Ritel Kini Bisa Dukung SDGs
Tim langit 7
Kamis, 19 September 2024 - 21:37 WIB
ORI026 Segera Hadir, Investasi Ritel Kini Bisa Dukung SDGs
LANGIT7.ID-, Jakarta- - Indonesia kembali mengejutkan dunia keuangan dengan langkah inovatif terbarunya dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan rencana peluncuran Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI026 yang akan diterbitkan dalam format SDG Bond, sebuah terobosan yang membuka peluang bagi investor ritel untuk berpartisipasi langsung dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Pengumuman ini muncul bersamaan dengan berakhirnya masa penawaran Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR021 pada 18 September 2024. SR021 sendiri mencatatkan kesuksesan dengan total pemesanan mencapai sekitar Rp24 triliun dari kuota nasional Rp25 triliun. Kesuksesan ini menjadi momentum yang tepat bagi Kementerian Keuangan untuk melangkah lebih jauh dengan rencana penerbitan ORI026 dalam format SDG Bond pada 30 September hingga 24 Oktober 2024.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Indonesia dalam memenuhi komitmen global dan nasional terhadap SDGs. SDGs sendiri mencakup 17 tujuan dan sasaran global yang dideklarasikan di Sidang Umum PBB pada September 2015, dengan target pencapaian pada tahun 2030. Tiga sasaran utama yang menjadi fokus adalah pemberantasan kelaparan, peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara, dan peningkatan kesehatan masyarakat.
Tantangan terbesar dalam mencapai target SDGs adalah pendanaan. Indonesia menghadapi kebutuhan pendanaan sekitar US$8,7 triliun (Rp122.000 triliun) untuk pencapaian SDGs dari era pascapandemi 2021 hingga 2030. Dengan kesenjangan pendanaan mencapai US$1,7 triliun (Rp24.000 triliun), inovasi dalam pembiayaan menjadi kunci.
Sri Mulyani menegaskan komitmen Indonesia untuk menavigasi pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip "Leave No One Behind". Penerbitan obligasi tematik, termasuk SDG Bond, menjadi salah satu solusi inovatif untuk mengatasi kekurangan pendanaan. "Proyek-proyek yang dibiayai oleh Obligasi SDG Indonesia telah menyentuh kehidupan jutaan orang. Mulai dari mendukung program beasiswa, akses layanan penting bagi keluarga dan anak-anak kurang mampu, serta bantuan dan dukungan modal bagi para wirausahawan," ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, pada tahun 2022, pemerintah telah menerbitkan SDG Bond senilai Rp3,26 triliun dengan tenor 8 tahun dan kupon 7,375%. Investor institusi mendominasi pembelian, dengan bank mencapai 64,65%, perusahaan sekuritas 28,3%, asuransi 1,38%, dan investor asing 5,67%. Alokasi dana dari SDG Bond 2022 terfokus pada perlindungan sosial (78,3%), pendidikan (17,34%), dan pertanian (4,36%).
Distribusi pembiayaan terbesar diberikan kepada Kementerian Sosial, mencapai Rp2,39 triliun atau 72,46% dari total, untuk program peningkatan dan pemberdayaan sosial ekonomi. Kementerian Agama menerima Rp422,82 miliar (12,82%) untuk program akses ke layanan penting, sementara Kementerian Ketenagakerjaan mendapat Rp158,44 miliar (4,8%) untuk program penciptaan lapangan kerja, termasuk pembiayaan UKM dan keuangan mikro.
Pengumuman ini muncul bersamaan dengan berakhirnya masa penawaran Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR021 pada 18 September 2024. SR021 sendiri mencatatkan kesuksesan dengan total pemesanan mencapai sekitar Rp24 triliun dari kuota nasional Rp25 triliun. Kesuksesan ini menjadi momentum yang tepat bagi Kementerian Keuangan untuk melangkah lebih jauh dengan rencana penerbitan ORI026 dalam format SDG Bond pada 30 September hingga 24 Oktober 2024.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Indonesia dalam memenuhi komitmen global dan nasional terhadap SDGs. SDGs sendiri mencakup 17 tujuan dan sasaran global yang dideklarasikan di Sidang Umum PBB pada September 2015, dengan target pencapaian pada tahun 2030. Tiga sasaran utama yang menjadi fokus adalah pemberantasan kelaparan, peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara, dan peningkatan kesehatan masyarakat.
Tantangan terbesar dalam mencapai target SDGs adalah pendanaan. Indonesia menghadapi kebutuhan pendanaan sekitar US$8,7 triliun (Rp122.000 triliun) untuk pencapaian SDGs dari era pascapandemi 2021 hingga 2030. Dengan kesenjangan pendanaan mencapai US$1,7 triliun (Rp24.000 triliun), inovasi dalam pembiayaan menjadi kunci.
Sri Mulyani menegaskan komitmen Indonesia untuk menavigasi pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip "Leave No One Behind". Penerbitan obligasi tematik, termasuk SDG Bond, menjadi salah satu solusi inovatif untuk mengatasi kekurangan pendanaan. "Proyek-proyek yang dibiayai oleh Obligasi SDG Indonesia telah menyentuh kehidupan jutaan orang. Mulai dari mendukung program beasiswa, akses layanan penting bagi keluarga dan anak-anak kurang mampu, serta bantuan dan dukungan modal bagi para wirausahawan," ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, pada tahun 2022, pemerintah telah menerbitkan SDG Bond senilai Rp3,26 triliun dengan tenor 8 tahun dan kupon 7,375%. Investor institusi mendominasi pembelian, dengan bank mencapai 64,65%, perusahaan sekuritas 28,3%, asuransi 1,38%, dan investor asing 5,67%. Alokasi dana dari SDG Bond 2022 terfokus pada perlindungan sosial (78,3%), pendidikan (17,34%), dan pertanian (4,36%).
Distribusi pembiayaan terbesar diberikan kepada Kementerian Sosial, mencapai Rp2,39 triliun atau 72,46% dari total, untuk program peningkatan dan pemberdayaan sosial ekonomi. Kementerian Agama menerima Rp422,82 miliar (12,82%) untuk program akses ke layanan penting, sementara Kementerian Ketenagakerjaan mendapat Rp158,44 miliar (4,8%) untuk program penciptaan lapangan kerja, termasuk pembiayaan UKM dan keuangan mikro.