Deflasi Indonesia Bikin Khawatir Tingkat Tinggi, Gobel Tawarkan 3 Solusi Untuk Bikin Cepet Pulih
Tim langit 7
Rabu, 09 Oktober 2024 - 07:25 WIB
Deflasi Indonesia Bikin Khawatir Tingkat Tinggi, Gobel Tawarkan 3 Solusi Untuk Bikin Cepet Pulih
LANGIT7.ID-Jakarta;Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Rachmat Gobel, mengusulkan tiga solusi untuk mengatasi deflasi yang menimpa Indonesia. “Tiga solusi itu adalah memperbaiki pertanian, menggalakkan ekonomi sirkular, dan mengendalikan impor,” katanya dalam penjelasannya yang disampaikan kepada langit7.id, Rabu ( 9 Oktober 2024).
Gobel menyampaikan hal itu menanggapi data BPS yang menunjukkan deflasi yang sedang menimpa Indonesia dalam lima bulan secara berturut-turut. Deflasi adalah peristiwa turunnya harga-harga barang akibat menurunnya daya beli masyarakat. Walau sudah mengalami deflasi, masyarakat tetap tak melakukan aksi beli karena masyarakat tak memiliki cukup uang. Kondisi ini merupakan yang terburuk dalam satu dekade ini. Deflasi mulai terjadi pada bulan Mei, sebesar 0,03 persen, lalu Juni 0,08 persen, Juli 0,18 persen, Agustus 0,03 persen, dan September 0,12 persen. Indonesia terus didera kondisi ekonomi yang memprihatinkan seperti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), tutupnya sejumlah industri manufaktur, dan banjir barang-barang impor. Selain itu, jumlah kelas menengah Indonesia yang terus anjlok dan fenomena mantab alias makan tabungan, yaitu masyarakat mulai menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena menurunnya pendapatan. “Semua ini terjadi akibat salah kelola ekonomi serta kebijakan ekonomi yang mengandung unsur fraud dan moral hazard,” kata Gobel.
“Situasi ini tak hanya bersifat struktural tapi juga menyangkut tata nilai. Jadi rusaknya sangat sistemis dan massif. Sehingga butuh solusi mendasar tapi juga sekaligus kreatif dan berdimensi masa depan,” katanya. Gobel mengatakan, situasi yang sedang dihadapi Indonesia tak hanya mengancam target pertumbuhan ekonomi Indonesia tapi juga bisa menjungkalkan Indonesia untuk masuk ke dalam negara berkategori middle income trap. “Indonesia sudah lama masuk ke dalam negara berpendapatan menengah, sudah lebih dari 20 tahun, dan masih jauh untuk bisa di atas 10 ribu dolar AS untuk lepas dari negara berpendapatan menengah. Indonesia bukan makin masuk sebagai negara industri, tapi justru mengalami deindustrialisasi. Di Asia Tenggara, beruntung masih ada negara seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja, sehingga kita masih bisa senang secara palsu. Tapi jika melihat ke Vietnam, maka kita bisa sesak napas,” katanya.
Gobel mengaku sengaja menyampaikan penilaian dan fakta tersebut dengan diksi apa adanya karena masyarakat jangan terus dininabobokan dengan eufimisme. “Saya juga bukan hendak membangun pesimisme, tapi justru pada kesempatan ini saya ingin memompakan semangat dan optimisme dengan terus mencarikan solusi yang terbaik. Ini soal pilihan dan kemauan saja. Pilihannya ada, kemauan pun pasti ada, maka langkah selanjutnya berani atau tidak. Karena pasti ada pihak-pihak yang akan menikmati keadaan yang buruk ini dan mereka menolak perbaikan,” katanya.
Adapun tentang tiga solusi itu, Gobel menerangkan tentang vitalnya solusi pertama, yaitu memperbaiki sektor pertanian. Ada tiga fakta tentang sektor ini. Pertama, data BPS 2022 mencatat ada 40,64 juta petani di Indonesia, atau 29,96 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja. Sektor pertanian adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Kedua, separo penduduk miskin di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Artinya, mayoritas penduduk miskin di Indonesia adalah petani. Ketiga, pertanian adalah menyangkut ketahanan nasional karena ini menyangkut perut penduduk. Tidak ada negara besar yang kuat dan maju yang pangannya tergantung pada negara lain. Keempat, membaiknya sektor pertanian akan menggerakkan ekonomi nasional. “Sektor pertanian butuh solusi komprehensif, bukan solusi tambal sulam. Jika sektor pertanian bisa diperbaiki, maka separo masalah sudah bisa diatasi dan fondasi ekonomi bisa lebih kokoh. Korea, China, dan Jepang, memulai dengan membenahi sektor pertaniannya terlebih dulu sebelum beranjak ke sektor industri,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa problem pertanian bukanlah soal cukup-tidak cukupnya luas lahan pertanian, tapi masalah produktivitas hasil pertanian. “Lahan kita masih cukup, tinggal bagaimana produktivitas dinaikkan hingga dua kali lipat. Jadi yang harus dilakukan adalah intensifikasi dan modernisasi pertanian secara optimal,” katanya. Perluasan lahan pertanian memang bisa berpotensi menaikkan jumlah hasil panen, namun hal itu tak akan mengurangi angka kemiskinan. “Jadi isunya bukan sekadar terpenuhi kebutuhan pangan nasional tapi yang lebih penting lagi adalah mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan petani serta menggerakkan ekonomi nasional,” katanya.
Solusi kedua, kata Gobel, adalah pengendalian impor. Saat ini, katanya, Indonesia sedang dibanjiri barang-barang impor. Dalam teori ekonomi, katanya, membeli barang berarti membeli waktu, membeli upah buruh, serta membeli temuan dan inovasi penciptaan barang. Sehingga jika membeli barang impor yang barang itu sebetulnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri, maka sejatinyanya ada banyak kerugian yang diderita sebuah bangsa dan negara. “Ini bukan hanya hilangnya devisa dan menciptakan pengangguran, tapi mematikan kreativitas, daya cipta manusia, dan pemuliaan manusia sesama anak bangsa,” katanya. Puncak dari kekacauan regulasi impor adalah lahirnya Permendag No 8 Tahun 2024 yang menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis dalam impor barang serta meloloskan sekitar 28 ribu kontainer yang diduga masuk tanpa ada persetujuan impor.
Karena Permendag No 8 Tahun 2024 sudah telanjur lahir, Gobel menyetujui wacana pengendalian impor dengan memindahkan pintu masuk barang impor. “Pindahkan ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia timur. Ini sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di Indonesia timur,” katanya. Apalagi, sesuai data yang ada, kontribusi kawasan Indonesia timur terhadap PDB Indonesia sangat rendah. Kontribusi kawasan Indonesia barat, yaitu Sumatra dan Jawa, terhadap PDB adalah 79,70 persen. Sedangkan sisanya yang jauh lebih kecil merupakan kontribusi dari kawasan Indonesia timur, yaitu kontribusi Kalimantan terhadap PDB hanya 8,21 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,61 persen. “Jadi dengan memindahkan pintu masuk impor akan banyak berkontribusi bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” katanya.
Gobel menyampaikan hal itu menanggapi data BPS yang menunjukkan deflasi yang sedang menimpa Indonesia dalam lima bulan secara berturut-turut. Deflasi adalah peristiwa turunnya harga-harga barang akibat menurunnya daya beli masyarakat. Walau sudah mengalami deflasi, masyarakat tetap tak melakukan aksi beli karena masyarakat tak memiliki cukup uang. Kondisi ini merupakan yang terburuk dalam satu dekade ini. Deflasi mulai terjadi pada bulan Mei, sebesar 0,03 persen, lalu Juni 0,08 persen, Juli 0,18 persen, Agustus 0,03 persen, dan September 0,12 persen. Indonesia terus didera kondisi ekonomi yang memprihatinkan seperti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), tutupnya sejumlah industri manufaktur, dan banjir barang-barang impor. Selain itu, jumlah kelas menengah Indonesia yang terus anjlok dan fenomena mantab alias makan tabungan, yaitu masyarakat mulai menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena menurunnya pendapatan. “Semua ini terjadi akibat salah kelola ekonomi serta kebijakan ekonomi yang mengandung unsur fraud dan moral hazard,” kata Gobel.
“Situasi ini tak hanya bersifat struktural tapi juga menyangkut tata nilai. Jadi rusaknya sangat sistemis dan massif. Sehingga butuh solusi mendasar tapi juga sekaligus kreatif dan berdimensi masa depan,” katanya. Gobel mengatakan, situasi yang sedang dihadapi Indonesia tak hanya mengancam target pertumbuhan ekonomi Indonesia tapi juga bisa menjungkalkan Indonesia untuk masuk ke dalam negara berkategori middle income trap. “Indonesia sudah lama masuk ke dalam negara berpendapatan menengah, sudah lebih dari 20 tahun, dan masih jauh untuk bisa di atas 10 ribu dolar AS untuk lepas dari negara berpendapatan menengah. Indonesia bukan makin masuk sebagai negara industri, tapi justru mengalami deindustrialisasi. Di Asia Tenggara, beruntung masih ada negara seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja, sehingga kita masih bisa senang secara palsu. Tapi jika melihat ke Vietnam, maka kita bisa sesak napas,” katanya.
Gobel mengaku sengaja menyampaikan penilaian dan fakta tersebut dengan diksi apa adanya karena masyarakat jangan terus dininabobokan dengan eufimisme. “Saya juga bukan hendak membangun pesimisme, tapi justru pada kesempatan ini saya ingin memompakan semangat dan optimisme dengan terus mencarikan solusi yang terbaik. Ini soal pilihan dan kemauan saja. Pilihannya ada, kemauan pun pasti ada, maka langkah selanjutnya berani atau tidak. Karena pasti ada pihak-pihak yang akan menikmati keadaan yang buruk ini dan mereka menolak perbaikan,” katanya.
Adapun tentang tiga solusi itu, Gobel menerangkan tentang vitalnya solusi pertama, yaitu memperbaiki sektor pertanian. Ada tiga fakta tentang sektor ini. Pertama, data BPS 2022 mencatat ada 40,64 juta petani di Indonesia, atau 29,96 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja. Sektor pertanian adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Kedua, separo penduduk miskin di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Artinya, mayoritas penduduk miskin di Indonesia adalah petani. Ketiga, pertanian adalah menyangkut ketahanan nasional karena ini menyangkut perut penduduk. Tidak ada negara besar yang kuat dan maju yang pangannya tergantung pada negara lain. Keempat, membaiknya sektor pertanian akan menggerakkan ekonomi nasional. “Sektor pertanian butuh solusi komprehensif, bukan solusi tambal sulam. Jika sektor pertanian bisa diperbaiki, maka separo masalah sudah bisa diatasi dan fondasi ekonomi bisa lebih kokoh. Korea, China, dan Jepang, memulai dengan membenahi sektor pertaniannya terlebih dulu sebelum beranjak ke sektor industri,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa problem pertanian bukanlah soal cukup-tidak cukupnya luas lahan pertanian, tapi masalah produktivitas hasil pertanian. “Lahan kita masih cukup, tinggal bagaimana produktivitas dinaikkan hingga dua kali lipat. Jadi yang harus dilakukan adalah intensifikasi dan modernisasi pertanian secara optimal,” katanya. Perluasan lahan pertanian memang bisa berpotensi menaikkan jumlah hasil panen, namun hal itu tak akan mengurangi angka kemiskinan. “Jadi isunya bukan sekadar terpenuhi kebutuhan pangan nasional tapi yang lebih penting lagi adalah mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan petani serta menggerakkan ekonomi nasional,” katanya.
Solusi kedua, kata Gobel, adalah pengendalian impor. Saat ini, katanya, Indonesia sedang dibanjiri barang-barang impor. Dalam teori ekonomi, katanya, membeli barang berarti membeli waktu, membeli upah buruh, serta membeli temuan dan inovasi penciptaan barang. Sehingga jika membeli barang impor yang barang itu sebetulnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri, maka sejatinyanya ada banyak kerugian yang diderita sebuah bangsa dan negara. “Ini bukan hanya hilangnya devisa dan menciptakan pengangguran, tapi mematikan kreativitas, daya cipta manusia, dan pemuliaan manusia sesama anak bangsa,” katanya. Puncak dari kekacauan regulasi impor adalah lahirnya Permendag No 8 Tahun 2024 yang menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis dalam impor barang serta meloloskan sekitar 28 ribu kontainer yang diduga masuk tanpa ada persetujuan impor.
Karena Permendag No 8 Tahun 2024 sudah telanjur lahir, Gobel menyetujui wacana pengendalian impor dengan memindahkan pintu masuk barang impor. “Pindahkan ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia timur. Ini sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di Indonesia timur,” katanya. Apalagi, sesuai data yang ada, kontribusi kawasan Indonesia timur terhadap PDB Indonesia sangat rendah. Kontribusi kawasan Indonesia barat, yaitu Sumatra dan Jawa, terhadap PDB adalah 79,70 persen. Sedangkan sisanya yang jauh lebih kecil merupakan kontribusi dari kawasan Indonesia timur, yaitu kontribusi Kalimantan terhadap PDB hanya 8,21 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,61 persen. “Jadi dengan memindahkan pintu masuk impor akan banyak berkontribusi bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” katanya.