Dr.KH Anwar Abbas: Tanwir Muhammadiyah Bahas Kemakmuran Bersama, Dan Presiden Diminta Revisi UU Yang Tidak Pro Rakyat
Tim langit 7
Senin, 02 Desember 2024 - 08:11 WIB
Dr.KH Anwar Abbas: Tanwir Muhammadiyah Bahas Kemakmuran Bersama, Dan Presiden Diminta Revisi UU Yang Tidak Pro Rakyat
LANGIT7.ID-Jakarta; Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi Islam yang amal usahanya terbabyak akan menggelar sidang Tanwir pada 3-6 Desember 2024 di Kupang, NTT.
Menurut Ketua PP Muhammadiyah Dr.KH.Anwar Abbas, sidang Tanwir yang merupakan sebuah permusyawaratan berskala nasional di lingkungan Muhammadiyah yang tingkatannya di bawah Muktamar ini akan dihadiri oleh seluruh anggota PP Muhammadiyah. Selain itu juga hadir perwakilan dari majelis dan lembaga serta organisasi otonom tingkat pusat dan perwakilan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia. Tanwir kali ini, menurutnya, mengambil tema," Menghadirkan Kemakmuran Untuk Semua.".
Tema kemakmuran untuk semua diangkat, katanya, karena menjadi cita-cita mulia dan sangat luhur yang telah digariskan oleh agama Islam dan juga telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa.
"Tetapi setelah 79 tahun merdeka kemakmuran belum juga kunjung terwujud," ujar Wakil Ketua MUI ini. Diakui, upaya mewujudkan kemakmuran telah dilakukan sejak Orde Lama, Orde Baru dan sampai Orde Reformasi, namun sesuai data BPS, per Maret 2024, jumlah penduduk miskin masih diangka 8,9 persen atau 25 juta lebih dari total populasi yang sudah mencapai 281,6 juta.
Dijelaskan, jumlah populasi miskin ini kalau bandingkan dengan negara tetangga maka jumlah orang miskin di Indonesia lebih 4 kali lipat dari jumlah penduduk Singapura (6 juta jiwa) atau 74 persen dari jumlah penduduk malaysia (34,1juta jiwa).
"Lalu timbul pertanyaan, tugas siapakah mengentaskan kemiskinan yang sebesar itu? Menurut konstitusi, itu adalah tugas negara seperti terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar," ujarnya.
Tetapi menurut Muhammadiyah, katanya, hal itu tidak hanya menjadi tugas negara tapi juga menjadi tugas dan kewajiban dari setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Sebab, imbuhnya, Allah swt sudah mengingatkan dalam surat al-Ma'un bahwa orang yang tidak peduli dan tidak memperhatikan nasib orang miskin maka mereka oleh Allah swt akan dicap sebagai pendusta agama. "Maka Muhammadiyah lewat Tanwir kali ini mengingatkan kembali warganya dan juga seluruh umat Islam dan elemen bangsa serta pemerintah tentunya agar berusaha secara bersungguh-sungguh menghadirkan kemakmuran bagi semua. Hal demikian tentu akan bisa diwujudkan apalagi mengingat Prabowo sebagai Presiden dalam berbagai kesempatan telah menyatakan dengan tegas bahwa pemerintahan yang dia pimpin adalah pemerintahan yang Pro Rakyat dan Pro orang miskin," tandasnya.
Menurut Ketua PP Muhammadiyah Dr.KH.Anwar Abbas, sidang Tanwir yang merupakan sebuah permusyawaratan berskala nasional di lingkungan Muhammadiyah yang tingkatannya di bawah Muktamar ini akan dihadiri oleh seluruh anggota PP Muhammadiyah. Selain itu juga hadir perwakilan dari majelis dan lembaga serta organisasi otonom tingkat pusat dan perwakilan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia. Tanwir kali ini, menurutnya, mengambil tema," Menghadirkan Kemakmuran Untuk Semua.".
Tema kemakmuran untuk semua diangkat, katanya, karena menjadi cita-cita mulia dan sangat luhur yang telah digariskan oleh agama Islam dan juga telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa.
"Tetapi setelah 79 tahun merdeka kemakmuran belum juga kunjung terwujud," ujar Wakil Ketua MUI ini. Diakui, upaya mewujudkan kemakmuran telah dilakukan sejak Orde Lama, Orde Baru dan sampai Orde Reformasi, namun sesuai data BPS, per Maret 2024, jumlah penduduk miskin masih diangka 8,9 persen atau 25 juta lebih dari total populasi yang sudah mencapai 281,6 juta.
Dijelaskan, jumlah populasi miskin ini kalau bandingkan dengan negara tetangga maka jumlah orang miskin di Indonesia lebih 4 kali lipat dari jumlah penduduk Singapura (6 juta jiwa) atau 74 persen dari jumlah penduduk malaysia (34,1juta jiwa).
"Lalu timbul pertanyaan, tugas siapakah mengentaskan kemiskinan yang sebesar itu? Menurut konstitusi, itu adalah tugas negara seperti terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar," ujarnya.
Tetapi menurut Muhammadiyah, katanya, hal itu tidak hanya menjadi tugas negara tapi juga menjadi tugas dan kewajiban dari setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Sebab, imbuhnya, Allah swt sudah mengingatkan dalam surat al-Ma'un bahwa orang yang tidak peduli dan tidak memperhatikan nasib orang miskin maka mereka oleh Allah swt akan dicap sebagai pendusta agama. "Maka Muhammadiyah lewat Tanwir kali ini mengingatkan kembali warganya dan juga seluruh umat Islam dan elemen bangsa serta pemerintah tentunya agar berusaha secara bersungguh-sungguh menghadirkan kemakmuran bagi semua. Hal demikian tentu akan bisa diwujudkan apalagi mengingat Prabowo sebagai Presiden dalam berbagai kesempatan telah menyatakan dengan tegas bahwa pemerintahan yang dia pimpin adalah pemerintahan yang Pro Rakyat dan Pro orang miskin," tandasnya.