Bukan Cara Manual, DPR Usulkan Ujian Nasional Berbasis Digital
Tim langit 7
Senin, 06 Januari 2025 - 12:00 WIB
ilustrasi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengusulkan agar pelaksanaan ujian nasional (UN) menggunakan sistem komputerisasi atau digital, bukan dengan cara manual. Sistem digital diharapkan bisa mengurangi potensi kecurangan.
Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pihaknya mengapresiasi rencana pelaksanaan UN pada 2026. Namun, kata dia, pelaksanaan ujian tersebut tidak boleh lagi menggunakan format lama.
"Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silahkan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual," papar Lalu Ari, Senin (6/1/2025).
Sebelumnya, UN menggunakan kertas soal, sehingga membutuhkan proses cetak yang cukup rumit. Selain membutuhkan biaya mahal dalam mencetak soal, proses distribusi soal juga tidak mudah. Khususnya, di daerah pelosok atau terpencil.
Tidak hanya itu, proses pengiriman soal juga harus dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian. Mulai dari percetakan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat sekolah.
Baca juga:UN Reborn, Komisi X DPR Minta Tak Boleh Jadi Momok Siswa dan Libatkan Polisi
"Makanya kami minta jangan menggunakan sistem yang lama. Cara manual itu harus ditinggalkan," ungkap Lalu Ari.
Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pihaknya mengapresiasi rencana pelaksanaan UN pada 2026. Namun, kata dia, pelaksanaan ujian tersebut tidak boleh lagi menggunakan format lama.
"Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silahkan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual," papar Lalu Ari, Senin (6/1/2025).
Sebelumnya, UN menggunakan kertas soal, sehingga membutuhkan proses cetak yang cukup rumit. Selain membutuhkan biaya mahal dalam mencetak soal, proses distribusi soal juga tidak mudah. Khususnya, di daerah pelosok atau terpencil.
Tidak hanya itu, proses pengiriman soal juga harus dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian. Mulai dari percetakan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat sekolah.
Baca juga:UN Reborn, Komisi X DPR Minta Tak Boleh Jadi Momok Siswa dan Libatkan Polisi
"Makanya kami minta jangan menggunakan sistem yang lama. Cara manual itu harus ditinggalkan," ungkap Lalu Ari.