Prabowo Tegaskan Nasib Pagar Laut Tangerang: Pengambilalihan oleh Negara Jadi Opsi
Tim langit 7
Kamis, 23 Januari 2025 - 20:58 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (Foto: Istimewa)
LANGIT7.ID-Jakarta; Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas dalam kasus pembangunan pagar laut ilegal di pesisir Tangerang yang viral di media sosial. Dalam arahannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Prabowo meminta kasus ini diusut tuntas sesuai koridor hukum.
Bahkan, Presiden melontarkan gagasan agar pagar laut yang membentang di kawasan tersebut diambil alih oleh negara. Trenggono mengungkapkan hal ini usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1).
Baca juga: Menteri ATR Cabut SHGB dan SHM Pagar Laut, Komisi II Dukung Prabowo Berantas Mafia Tanah
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memanggil dua perusahaan terafiliasi Agung Sedayu Group yang mengantongi mayoritas sertifikat hak guna bangunan di lokasi tersebut, yakni PT Cahaya Inti Sentosa dan PT Intan Agung Makmur.
"Kalau nama yang mencuat dan seterusnya, bukan hanya nama yang mencuat, siapapun yang terdengar, termasuk yang disampaikan di media, itu kita akan undang, akan kita pertanyakan," tegas Trenggono di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan ini menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penyelesaian kasus ini secara tuntas.
Bahkan, Presiden melontarkan gagasan agar pagar laut yang membentang di kawasan tersebut diambil alih oleh negara. Trenggono mengungkapkan hal ini usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1).
Baca juga: Menteri ATR Cabut SHGB dan SHM Pagar Laut, Komisi II Dukung Prabowo Berantas Mafia Tanah
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memanggil dua perusahaan terafiliasi Agung Sedayu Group yang mengantongi mayoritas sertifikat hak guna bangunan di lokasi tersebut, yakni PT Cahaya Inti Sentosa dan PT Intan Agung Makmur.
"Kalau nama yang mencuat dan seterusnya, bukan hanya nama yang mencuat, siapapun yang terdengar, termasuk yang disampaikan di media, itu kita akan undang, akan kita pertanyakan," tegas Trenggono di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan ini menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penyelesaian kasus ini secara tuntas.