Rapat Kerja Menteri Kebudayaan dengan Komisi X DPR RI, Tegaskan Komitmen Bersama Pemajuan Kebudayaan
Tim langit 7
Rabu, 05 Februari 2025 - 18:13 WIB
Rapat Kerja Menteri Kebudayaan dengan Komisi X DPR RI, Tegaskan Komitmen Bersama Pemajuan Kebudayaan
LANGIT7.ID-Jakarta; Menteri Kebudayaan Fadli Zon, didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, beserta jajaran Eselon I dan II Kementerian Kebudayaan menggelar rapat kerja dengan Komisi X DPR RI membahas berbagai upaya strategis dalam pemajuan kebudayaan serta optimalisasi efisiensi anggaran kebudayaan. Rapat dipimpin Himmatul Aliyah Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Gerindra.
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I DPR RI, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan realisasi anggaran 2024, proyeksi anggaran 2025 dan berbagai kebijakan yang telah dilakukan Kementerian Kebudayaan selama 100 hari masa kerja, antara lain terkait upaya pembinaan kebudayaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, pelindungan warisan budaya, diplomasi budaya, dan berbagai upaya memperkuat ekosistem kebudayaan nasional.
Menteri Kebudayaan menegaskan pentingnya dukungan legislatif dalam memperkuat landasan hukum serta alokasi anggaran yang lebih efektif untuk program-program kebudayaan berkelanjutan. Dalam diskusi terkait efisiensi anggaran, Menteri Kebudayaan menekankan bahwa upaya efisiensi diharapkan tak akan mengorbankan esensi pemajuan kebudayaan.
"Kami setuju dan akan beradaptasi dengan efisiensi ini. Tentunya akan menyusun kembali skala prioritas, sekaligus memberikan ruang bagi program-program wajib yang mendukung ekosistem kebudayaan. Saya rasa perlu juga mencari skema pendanaan alternatif seperti public private partnership, lembaga filantropi, dan kerja sama lainnya untuk memastikan keberlanjutan program-program prioritas," tegasnya, Rabu (5/2/2025).
Komisi X DPR RI menyampaikan dukungan terhadap Kementerian Kebudayaan untuk terus memperjuangkan pemajuan kebudayaan, dengan menekankan agar pengurangan anggaran tak berdampak pada program yang berhubungan langsung dengan masyarakat budaya. Selain itu, diharapkan koordinasi lebih erat antara Kementerian Kebudayaan dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran kebudayaan secara lebih signifikan guna mendukung program-program berbasis komunitas di daerah.
Fadli Zon juga menyoroti langkah-langkah perlindungan warisan budaya, termasuk revitalisasi kawasan budaya dan upaya diplomasi kebudayaan di tingkat global. Ia menegaskan komitmen untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, revitalisasi cagar budaya dan museum, serta mendukung masyarakat dan komunitas pelestari budaya.
"Kami ingin kehadiran Kementerian Kebudayaan dirasakan di seluruh Indonesia, terutama dengan membangun dan merevitalisasi gedung kesenian, museum, dan situs bersejarah yang memberi dampak dan manfaat bagi masyarakat", ungkap Menteri Kebudayaan. Selain itu, Fadli Zon juga menyoroti upaya repatriasi manuskrip dan artefak budaya Indonesia yang berada di luar negeri, termasuk manuskrip bersejarah dari Inggris dan Prasasti Pucangan di India.
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I DPR RI, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan realisasi anggaran 2024, proyeksi anggaran 2025 dan berbagai kebijakan yang telah dilakukan Kementerian Kebudayaan selama 100 hari masa kerja, antara lain terkait upaya pembinaan kebudayaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, pelindungan warisan budaya, diplomasi budaya, dan berbagai upaya memperkuat ekosistem kebudayaan nasional.
Menteri Kebudayaan menegaskan pentingnya dukungan legislatif dalam memperkuat landasan hukum serta alokasi anggaran yang lebih efektif untuk program-program kebudayaan berkelanjutan. Dalam diskusi terkait efisiensi anggaran, Menteri Kebudayaan menekankan bahwa upaya efisiensi diharapkan tak akan mengorbankan esensi pemajuan kebudayaan.
"Kami setuju dan akan beradaptasi dengan efisiensi ini. Tentunya akan menyusun kembali skala prioritas, sekaligus memberikan ruang bagi program-program wajib yang mendukung ekosistem kebudayaan. Saya rasa perlu juga mencari skema pendanaan alternatif seperti public private partnership, lembaga filantropi, dan kerja sama lainnya untuk memastikan keberlanjutan program-program prioritas," tegasnya, Rabu (5/2/2025).
Komisi X DPR RI menyampaikan dukungan terhadap Kementerian Kebudayaan untuk terus memperjuangkan pemajuan kebudayaan, dengan menekankan agar pengurangan anggaran tak berdampak pada program yang berhubungan langsung dengan masyarakat budaya. Selain itu, diharapkan koordinasi lebih erat antara Kementerian Kebudayaan dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran kebudayaan secara lebih signifikan guna mendukung program-program berbasis komunitas di daerah.
Fadli Zon juga menyoroti langkah-langkah perlindungan warisan budaya, termasuk revitalisasi kawasan budaya dan upaya diplomasi kebudayaan di tingkat global. Ia menegaskan komitmen untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, revitalisasi cagar budaya dan museum, serta mendukung masyarakat dan komunitas pelestari budaya.
"Kami ingin kehadiran Kementerian Kebudayaan dirasakan di seluruh Indonesia, terutama dengan membangun dan merevitalisasi gedung kesenian, museum, dan situs bersejarah yang memberi dampak dan manfaat bagi masyarakat", ungkap Menteri Kebudayaan. Selain itu, Fadli Zon juga menyoroti upaya repatriasi manuskrip dan artefak budaya Indonesia yang berada di luar negeri, termasuk manuskrip bersejarah dari Inggris dan Prasasti Pucangan di India.