Demonstrasi Mahasiswa 'Indonesia Gelap', Ini Tuntutan yang Disampaikan, dari Penolakan Makan Bergizi Gratis, hingga Revisi UU TNI dan Polri
Haris budiman
Selasa, 18 Februari 2025 - 07:20 WIB
Potret situasi demontrasi mahasiswa Indonesia Gelap Senin (27/2/2025) (Tangkapan layar/Youtube Kompas TV)
LANGIT7.ID-Koalisi masyarakat sipil dan Aliansi BEM Seluruh Indonesia menggelar aksi demontrasi 'Indonesia Gelap' Senin (17/2/2025).
Di Jakarta, demonstrasi berlangsung di Kawasan Patung Kuda. Demontrasi diikuti mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta dan sekitarnya.
Amruh, salah satu peserta demonstrasi menyebutkan, salah satu yang membuat mereka turun ke jalan adalah karena pemerintah Presiden Prabowo disebut telah salah membuat kebijakan terkait efisiensi anggaran.
"Kita melihat kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial, sangat membawa polemik, efisiensi anggaran. Kita tidak pernah meminta untuk ada pengurangan anggaran, bahkan pemerintah telah salah untuk mengurangi anggaran di pendidikan. Itu harusnya tidak boleh. Amanat konstitusi mengatakan pendidikan itu harus dijunjung tinggi dan harus diberikan kepada seluruh warga negara," jelasnya, dikutip dari YouTube kompas.com
Koordinator BEM SI kerakyatan, Satria dalam keterangannya, menandaskan, bahwa mahasiwa menolak adanya pemotongan anggaran pendidikan. Mahasiswa malah menginginkan pendidikan gratis.
"Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya," kata Koordinator BEM SI kerakyatan, Satria dalam keterangannya.
Mahasiswa juga menolak revisi sejumlah aturan Undang-Undang, Kejaksaan, Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.
Di Jakarta, demonstrasi berlangsung di Kawasan Patung Kuda. Demontrasi diikuti mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta dan sekitarnya.
Amruh, salah satu peserta demonstrasi menyebutkan, salah satu yang membuat mereka turun ke jalan adalah karena pemerintah Presiden Prabowo disebut telah salah membuat kebijakan terkait efisiensi anggaran.
"Kita melihat kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial, sangat membawa polemik, efisiensi anggaran. Kita tidak pernah meminta untuk ada pengurangan anggaran, bahkan pemerintah telah salah untuk mengurangi anggaran di pendidikan. Itu harusnya tidak boleh. Amanat konstitusi mengatakan pendidikan itu harus dijunjung tinggi dan harus diberikan kepada seluruh warga negara," jelasnya, dikutip dari YouTube kompas.com
Koordinator BEM SI kerakyatan, Satria dalam keterangannya, menandaskan, bahwa mahasiwa menolak adanya pemotongan anggaran pendidikan. Mahasiswa malah menginginkan pendidikan gratis.
"Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya," kata Koordinator BEM SI kerakyatan, Satria dalam keterangannya.
Mahasiswa juga menolak revisi sejumlah aturan Undang-Undang, Kejaksaan, Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.