Demonstrasi Mahasiswa 'Indonesia Gelap', Ini Tuntutan yang Disampaikan, dari Penolakan Makan Bergizi Gratis, hingga Revisi UU TNI dan Polri

LANGIT7.ID-Koalisi masyarakat sipil dan Aliansi BEM Seluruh Indonesia menggelar aksi demontrasi 'Indonesia Gelap' Senin (17/2/2025).

Di Jakarta, demonstrasi berlangsung di Kawasan Patung Kuda. Demontrasi diikuti mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta dan sekitarnya.

Amruh, salah satu peserta demonstrasi menyebutkan, salah satu yang membuat mereka turun ke jalan adalah karena pemerintah Presiden Prabowo disebut telah salah membuat kebijakan terkait efisiensi anggaran.

"Kita melihat kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial, sangat membawa polemik, efisiensi anggaran. Kita tidak pernah meminta untuk ada pengurangan anggaran, bahkan pemerintah telah salah untuk mengurangi anggaran di pendidikan. Itu harusnya tidak boleh. Amanat konstitusi mengatakan pendidikan itu harus dijunjung tinggi dan harus diberikan kepada seluruh warga negara," jelasnya, dikutip dari YouTube kompas.com

Koordinator BEM SI kerakyatan, Satria dalam keterangannya, menandaskan, bahwa mahasiwa menolak adanya pemotongan anggaran pendidikan. Mahasiswa malah menginginkan pendidikan gratis.

"Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya," kata Koordinator BEM SI kerakyatan, Satria dalam keterangannya.

Mahasiswa juga menolak revisi sejumlah aturan Undang-Undang, Kejaksaan, Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.

"Dalam revisi UU Polri, Polisi ingin memperluas kewenangan lebih agar dapat melakukan kontrol terhadap konten-konten dalam media sosial. Sementara dalam rencana revisi UU Kejaksaan, Jaksa ingin memperkuat hak imunitasnya. Hak imunitas ini sebelumnya sudah diatur dalam UU Kejaksaan yang berlaku saat ini. Rencana revisi terhadap berbagai UU tersebut berbahaya dan menyimpang dari prinsip persamaan diahadapan hukum karena harusnya semua warga dan aparat negara tidak boleh mendapatkan imunitas itu," ujar Satria

"Sementara rencana revisi UU TNI akan memberi ruang untuk militer masuk kembali dalam penegakan hukum seperti masa lalu. Padahal hingga saaat ini militer belum tunduk pada peradilan umum, dan lagi-lagi kondisi tersebut sangat berbahaya untuk demokrasi," lanjutnya.

Satria menyampaikan, massa aksi juga meminta dilakukan evaluasi Proyek Strategis Nasional yang bermasalah hingga menolak revisi Undang-Undang Minerba. Dia menyebut ada beberapa revisi Undang-Undang yang akan mengancam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia.

Di Jawa Timur, mahasiswa yang melakukan demonstrasi di Gedung DPRD setempat memberikan tuntutan, salah satunya malah menolak Program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan pemerintah.

"Bagaimana pendidikan sebagai fondasi utama malah dilemahkan? Tenaga pendidik juga seharusnya disejahterakan. Kami tak butuh makan siang gratis jika pendidikan kian miris," tegas seorang orator dalam demonstrasi.

Sementara itu, Jenderal Lapangan Aksi Demonstrasi 'Indonesia Gelap' di Jakarta, Bagas Wisnu menyampaikan, secara umum ada 13 tuntutaan dan mendesak Presiden Prabowo Subianto dan jajaran segera merespons sejumlah tuntutan yang dilayangkan koalisi sipil.

Adapun tuntutannya adalah sebagai berikut:

Pertama, koalisi mendesak pemerintah mewujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.

Kedua, mendesak pemerintah melaksanakan reforma agraria sejati. Ketiga, menolak revisi UU Minerba. Keempat, mendesak pemerintah menghentikan keterlibatan militer dalam ranah sipil.

Kelima, sahkan rancangan Undang-undang Masyarakat Adat.

Keenam, cabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

Lebih lanjut, massa aksi juga menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka turut mendesak pemerintah memberikan tunjangan kinerja kepada dosen yang belum menerima hak-hak mereka.

"Kesembilan, mendesak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset," katanya, dikutip dari cnn.

Lalu, mereka turut menolak upaya revisi UU TNI, Polri hingga kejaksaan yang sempat bergulir di DPR.

"Kesebelas, efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Keduabelas, tolak revisi peraturan Dewan perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi tatib ini," imbuhnya.

Terakhir, massa aksi menuntut reformasi kepolisian juga dilakukan secara tuntas oleh pemerintah.(*)