RTM Janji Perbaiki Sistem Siaran Usai Salah Sebut Presiden Prabowo jadi Jokowi di KTT ASEAN

LANGIT7.ID–Kuala Lumpur; Pemerintah Malaysia bergerak cepat menanggapi kekeliruan yang terjadi dalam siaran langsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47. Radio Televisyen Malaysia (RTM) secara terbuka meminta maaf kepada Pemerintah Republik Indonesia setelah penyiar mereka salah menyebut nama Presiden Prabowo Subianto.

Insiden ini muncul ketika RTM menyiarkan momen kedatangan para pemimpin negara ASEAN di Pusat Konvensi Kuala Lumpur (KLCC) pada Minggu (26/10). Dalam tayangan tersebut, komentator RTM keliru menyebut Prabowo Subianto sebagai Presiden Joko Widodo, dan kesalahan itu langsung terdengar oleh jurnalis yang berada di media center KTT ASEAN.

Sebagai lembaga penyiaran publik resmi milik pemerintah, RTM segera melakukan pemeriksaan internal untuk menelusuri penyebab kekeliruan tersebut. Departemen Penyiaran Malaysia kemudian mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan permintaan maaf dan langkah tindak lanjut yang akan diambil.

"Departemen Penyiaran Malaysia menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kesalahan yang terjadi selama siaran langsung RTM dalam rangka KTT Ke-47 ASEAN dan pertemuan terkait yang diadakan di Pusat Konvensi Kuala Lumpur (KLCC)," tulis keterangan yang diterima di Kuala Lumpur.

Dari hasil penyelidikan, RTM menemukan bahwa kesalahan murni berasal dari komentator yang salah menyebutkan nama Presiden Republik Indonesia. “RTM memandang hal ini dengan serius dan telah mengambil tindakan yang sesuai. RTM dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, serta kepada semua pihak yang terdampak oleh kesalahan ini,” lanjut pernyataan tersebut.

Selain menyampaikan permintaan maaf, RTM juga menekankan pentingnya evaluasi sistem pengawasan siaran untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Mereka berkomitmen memperkuat kontrol editorial dan pengecekan fakta sebelum materi disiarkan ke publik.

Dengan langkah cepat ini, pemerintah Malaysia berupaya memastikan kepercayaan publik tetap terjaga sekaligus memperkuat profesionalisme penyiaran dalam setiap liputan kenegaraan. (Antara)