Purbaya dan Raja Juli Teken MoU, Pemerintah Incar Ratusan Triliun dari Sektor Kehutanan

LANGIT7.ID–Jakarta; Pemerintah mulai menyiapkan langkah strategis untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor kehutanan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai nilai ekonomi hutan Indonesia sangat besar dan belum tergarap secara optimal. Jika dikelola dengan sistem yang terintegrasi, potensi pendapatannya bisa mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

"Potensi income-nya sangat besar, besar sekali, bisa ratusan triliun kalau dijalankan dengan baik. Nanti sedang kita kembangkan, jadi saya tidak mau menghitung ngomong sembarangan. Masih dihitung dengan lebih detail," kata Purbaya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/10/2025).

Pernyataan itu disampaikan Purbaya setelah dirinya menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Kesepakatan tersebut menjadi fondasi baru dalam upaya memperkuat koordinasi antar kementerian, khususnya dalam pemanfaatan data digital untuk peningkatan penerimaan negara di sektor kehutanan.

Menurut Purbaya, salah satu fokus dari kerja sama ini adalah membangun sistem pertukaran data digital yang efisien antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan. Melalui sinergi tersebut, kedua pihak diharapkan mampu menutup berbagai celah yang selama ini menghambat optimalisasi pendapatan negara dari sumber daya hutan.

"Pada dasarnya ini adalah pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih dekat antara kami berdua. Ada optimalisasi penerimaan negara di sektor kehutanan. Sebelumnya sudah ada kerja sama, tapi biasa lah ada kendala sana sini, jadi dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini akan lebih baik lagi," ujar Purbaya.

Langkah ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar kekayaan hutan Indonesia tidak sekadar dijaga, tetapi juga dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut, kerja sama lintas kementerian ini menjadi bentuk konkret pelaksanaan amanat konstitusi yang menegaskan pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

"MoU yang kita tanda tangani sore ini, sesuai dengan perintah Pak Presiden pasal 33, hutan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya bagi rakyat. Mou ini akan membantu kedua institusi ini lebih dekat, lebih erat, lebih kolaboratif agar potensi kekayaan negara tidak hilang," ujar Raja Juli.

Dalam kerja sama tersebut, sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu fokus utama. Raja Juli berharap, hasil dari PNBP nantinya tidak berhenti di kas negara, tetapi dapat kembali ke alam untuk menjaga keberlanjutan fungsi hutan dan memperkuat penegakan hukum di lapangan.

"Kita berharap dengan adanya kerja sama, kami mengelola Taman Nasional yang memang diharapkan dari PNBP itu bisa kembali lagi ke alam untuk kelestarian hutan. Kita berharap PNBP yang kita dapatkan kembali ke alam, ke tapak, ke Gakkum untuk penegakkan hukum," ujar Raja Juli.

Kerja sama antara dua kementerian ini menandai langkah penting pemerintah dalam menata ulang tata kelola ekonomi hijau Indonesia. Selain memperkuat koordinasi, sinergi ini menjadi momentum untuk membangun sistem pengawasan dan pendapatan negara berbasis data yang lebih transparan dan akuntabel.