Pakar Hukum UM Surabaya: Danantara Tanpa Transparansi akan Bawa Keburukan
Tim langit 7
Kamis, 27 Februari 2025 - 10:15 WIB
ilustrasi
Presiden Prabowo Subiyanto telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara sebagai lembaga pengelola investasi kekayaan negara (sovereign wealth fund) Republik Indonesia.
Danantara diproyeksikan mengelola aset negara sebesar 900 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp14.000 triliun lebih. Sumber aset yang akan dikelola Danantara di antaranya berasal dari dividen perusahaan-perusahaan BUMN.
Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Satria Unggul Wicaksana Prakasa, mengingatkan, badan investasi milik negara yang dikelola tanpa hadirnya transparansi dan akuntabilitas akan membawa keburukan.
Ditambah lagi, dengan adanya aturan yang melanggengkan imunitas atau kekebalan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengelola.
“Sudah pasti bukan investasi yang kemudian datang atau dihasilkan, tetapi justru adalah keburukan dan kerugian negara,”ujar Satria.
Baca juga:Pengamat Hukum Soroti Rangkap Jabatan Pengurus BPI Danantara
Skandal korupsi 1MDB di Malaysia merupakan salah satu contoh nyatanya. Menurut Satria, kasus yang menyeret mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, itu adalah buah dari pengelolaan lembaga SWF yang dilakukan tanpa transparansi dan akuntabilitas.
Danantara diproyeksikan mengelola aset negara sebesar 900 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp14.000 triliun lebih. Sumber aset yang akan dikelola Danantara di antaranya berasal dari dividen perusahaan-perusahaan BUMN.
Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Satria Unggul Wicaksana Prakasa, mengingatkan, badan investasi milik negara yang dikelola tanpa hadirnya transparansi dan akuntabilitas akan membawa keburukan.
Ditambah lagi, dengan adanya aturan yang melanggengkan imunitas atau kekebalan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengelola.
“Sudah pasti bukan investasi yang kemudian datang atau dihasilkan, tetapi justru adalah keburukan dan kerugian negara,”ujar Satria.
Baca juga:Pengamat Hukum Soroti Rangkap Jabatan Pengurus BPI Danantara
Skandal korupsi 1MDB di Malaysia merupakan salah satu contoh nyatanya. Menurut Satria, kasus yang menyeret mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, itu adalah buah dari pengelolaan lembaga SWF yang dilakukan tanpa transparansi dan akuntabilitas.