Kemendikbud-Ristek: Belajar Daring Memang Berat, Tapi Harus Dilewati
Muhajirin
Selasa, 13 Juli 2021 - 18:00 WIB
ilustrasi seorang anak yang bosan belajar daring (foto: langit7.id/istock)
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ditjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) RI M Bakrun menyebut pengambilan keputusan untuk menetapkan pembelajaran daring pada masa pandemi adalah pilihan berat. Sebab akan bersinggungan langsung dengan pengembangan diri generasi penerus bangsa.
"Pembelajaran pada masa pandemi ini kita dihadapkan pada pilihan yang sangat berat, di satu sisi kita bicara tentang pendidikan, di satu sisi kita bicara tentang generasi yang akan datang. Namun demikian kita juga juga harus menjaga kesehatan demi kebaikan bersama," kata Bakrun saat berpidato dalam dalam Forum Orientasi dan Ta’aruf Siswa (FORTASI) Virtual Siswa SMK Muhammadiyah se-Indonesia, Selasa (13/7/2021).
Bakrun menjelaskan pihak Kemdikbud-Ristek sudah mencoba berbagai macam alternatif untuk menjaga kualitas pendidikan di Indonesia. Namun solusi bermuara pada keputusan belajar daring.
Dia mengingat ketika pembelajaran daring pertama kali diterapkan pada 16 Maret 2020, tepat saat Pemerintah mengerem kegiatan masyarakat bersamaan dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 10 provinsi menyatakan siap.
"Akhirnya UN pada saat itu tidak menjadi sebuah keharusan, atau dibatalkan," kata Bakrun.
Keputusanbelajar daring memiliki dampak tersendiri untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Mengingat SMK mengedepankan pendidikan keterampilan untuk para siswa dan sulit dilakukan secara daring. Sementara hal itu tentu berseberangan dengan pelaksanaan protokol kesehatan.
Bakrun mengatakan, Ditjen Pendidikan Vokasi saat itu mengeluarkan surat edaran terkhusus untuk SMK. SMK boleh menggelar praktik dan ujian praktik, tapi dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
"Pembelajaran pada masa pandemi ini kita dihadapkan pada pilihan yang sangat berat, di satu sisi kita bicara tentang pendidikan, di satu sisi kita bicara tentang generasi yang akan datang. Namun demikian kita juga juga harus menjaga kesehatan demi kebaikan bersama," kata Bakrun saat berpidato dalam dalam Forum Orientasi dan Ta’aruf Siswa (FORTASI) Virtual Siswa SMK Muhammadiyah se-Indonesia, Selasa (13/7/2021).
Bakrun menjelaskan pihak Kemdikbud-Ristek sudah mencoba berbagai macam alternatif untuk menjaga kualitas pendidikan di Indonesia. Namun solusi bermuara pada keputusan belajar daring.
Dia mengingat ketika pembelajaran daring pertama kali diterapkan pada 16 Maret 2020, tepat saat Pemerintah mengerem kegiatan masyarakat bersamaan dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 10 provinsi menyatakan siap.
"Akhirnya UN pada saat itu tidak menjadi sebuah keharusan, atau dibatalkan," kata Bakrun.
Keputusanbelajar daring memiliki dampak tersendiri untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Mengingat SMK mengedepankan pendidikan keterampilan untuk para siswa dan sulit dilakukan secara daring. Sementara hal itu tentu berseberangan dengan pelaksanaan protokol kesehatan.
Bakrun mengatakan, Ditjen Pendidikan Vokasi saat itu mengeluarkan surat edaran terkhusus untuk SMK. SMK boleh menggelar praktik dan ujian praktik, tapi dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.