Manifest KMP Tunu Pratama Jaya Diduga Tak Valid, Pengawasan Kemenhub Dipertanyakan
Tim langit 7
Rabu, 09 Juli 2025 - 05:06 WIB
KMP Tunu Pratama Jaya.
Berbagai kejanggalan dalam kasus tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya terus terungkap ke publik. Terbaru ada dugaan jika manifest penumpang KMP Tunu Pratama Jaya tidak valid.
Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko, menyatakan bahwa tidak validnya data penumpang pada manifest menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan transportasi laut. Padahal, manifest adalah dokumen yang sangat penting untuk memberikan informasi lengkap mengenai jumlah penumpang, kru, dan barang yang diangkut.
Dia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meningkatkan pengawasan terkait kepatuhan transportasi laut dalam pencatatan manifest.
"Adanya data tak valid ini menunjukkan bahwa pengelolaan transportasi laut masih longgar dalam mematuhi ketetapan yang telah diatur. Pencatatan ini sangat penting terkait keselamatan dan keamanan saat menggunakan transportasi, termasuk transportasi laut. Kemenhub harus meningkatkan pengawasan terkait kepatuhan terhadap jumlah manifest transportasi laut," ujar Sudjatmiko.
Baca juga:KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali, Menhub Instruksikan Percepatan Pencarian dan Pertolongan
Hingga hari ketujuh setelah tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya, delapan orang ditemukan meninggal dunia. Proses pencarian puluhan orang masih terus dilakukan hingga kini.
Namun demikian, manifest kapal tersebut diduga tidak valid setelah sejumlah keluarga mendatangi posko pengaduan orang hilang KMP Tunu Pratama Jaya di RSU Negara, Kabupaten Jembrana, Bali.
Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko, menyatakan bahwa tidak validnya data penumpang pada manifest menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan transportasi laut. Padahal, manifest adalah dokumen yang sangat penting untuk memberikan informasi lengkap mengenai jumlah penumpang, kru, dan barang yang diangkut.
Dia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meningkatkan pengawasan terkait kepatuhan transportasi laut dalam pencatatan manifest.
"Adanya data tak valid ini menunjukkan bahwa pengelolaan transportasi laut masih longgar dalam mematuhi ketetapan yang telah diatur. Pencatatan ini sangat penting terkait keselamatan dan keamanan saat menggunakan transportasi, termasuk transportasi laut. Kemenhub harus meningkatkan pengawasan terkait kepatuhan terhadap jumlah manifest transportasi laut," ujar Sudjatmiko.
Baca juga:KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali, Menhub Instruksikan Percepatan Pencarian dan Pertolongan
Hingga hari ketujuh setelah tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya, delapan orang ditemukan meninggal dunia. Proses pencarian puluhan orang masih terus dilakukan hingga kini.
Namun demikian, manifest kapal tersebut diduga tidak valid setelah sejumlah keluarga mendatangi posko pengaduan orang hilang KMP Tunu Pratama Jaya di RSU Negara, Kabupaten Jembrana, Bali.