Jual Aset Pejabat, Bukan Peras Rakyat: Gagasan Revolusioner Ahmad bin Hanbal
Miftah yusufpati
Jum'at, 05 September 2025 - 05:45 WIB
Saat fiskal Abbasiyah nyaris runtuh, para pejabat ingin naikkan pajak 1000%. Ahmad bin Hanbal menolak dan sarankan jual aset elite. Solusi ini selamatkan negara tanpa tindas rakyat. Ilustrasi: AI
LANGIT7.ID-Pintu krisis mengetuk istana Baghdad. Abad ke-9 Masehi, Dinasti Abbasiyah berada dalam cengkeraman badai keuangan. Pundi-pundi kas negara terkuras untuk membiayai pembangunan megah, proyek ambisius, dan gaya hidup para pejabat. Pajak yang sudah mencekik, menurut para petinggi, harus dinaikkan hingga sepuluh kali lipat atau 1000 persen. Dalihnya, untuk menyelamatkan negeri.
“Tidak ada cara lain,” ujar para wazir, menteri, dan pejabat istana kepada Khalifah, sebagaimana dikisahkan oleh sejarawan klasik. Namun, di tengah gegap gempita wacana kenaikan pajak itu, satu suara nyaring memecah konsensus: Ahmad bin Hanbal.
Lahir di Marw, Turkmenistan—wilayah yang kini masuk bagian utara Afghanistan—pada 27 November 780 M, Ahmad bin Hanbal bukan pejabat, bukan pula ekonom. Ia seorang ahli hadis, teolog, dan ulama fikih ternama, murid terbaik Imam Syafi’i. Di mata umat, ia bukan sekadar penghafal sabda Nabi, tapi juga benteng moral negara. (Lihat: Ibn al-Jawzi, “Manāqib al-Imām Ahmad”, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999).
Baca juga: Profil Shalahuddin Al-Ayyubi, Pendiri Dinasti Ayyubiyah yang Mengubah Mesir Menjadi Sunni
Krisis dan Usul yang Mengguncang
Kala itu, kondisi fiskal Dinasti Abbasiyah nyaris kolaps. Menurut catatan Ahmad Amin dalam Dhuha al-Islam (Dar al-Kutub, 1933), pengeluaran negara melambung, sementara pendapatan stagnan akibat konflik internal dan pemberontakan daerah. Para menteri mengusulkan kebijakan ekstrem: menaikkan pajak hingga sepuluh kali lipat. Namun Ahmad bin Hanbal menentangnya keras.
“Jika kalian menaikkan pajak, rakyat akan menderita, dan kezhaliman akan meluas,” kata Ahmad, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Kathir dalam al-Bidāyah wa al-Nihāyah (Dar al-Kutub, 1985). Solusinya? Jual aset mewah para pejabat sebelum menekan rakyat.
“Tidak ada cara lain,” ujar para wazir, menteri, dan pejabat istana kepada Khalifah, sebagaimana dikisahkan oleh sejarawan klasik. Namun, di tengah gegap gempita wacana kenaikan pajak itu, satu suara nyaring memecah konsensus: Ahmad bin Hanbal.
Lahir di Marw, Turkmenistan—wilayah yang kini masuk bagian utara Afghanistan—pada 27 November 780 M, Ahmad bin Hanbal bukan pejabat, bukan pula ekonom. Ia seorang ahli hadis, teolog, dan ulama fikih ternama, murid terbaik Imam Syafi’i. Di mata umat, ia bukan sekadar penghafal sabda Nabi, tapi juga benteng moral negara. (Lihat: Ibn al-Jawzi, “Manāqib al-Imām Ahmad”, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999).
Baca juga: Profil Shalahuddin Al-Ayyubi, Pendiri Dinasti Ayyubiyah yang Mengubah Mesir Menjadi Sunni
Krisis dan Usul yang Mengguncang
Kala itu, kondisi fiskal Dinasti Abbasiyah nyaris kolaps. Menurut catatan Ahmad Amin dalam Dhuha al-Islam (Dar al-Kutub, 1933), pengeluaran negara melambung, sementara pendapatan stagnan akibat konflik internal dan pemberontakan daerah. Para menteri mengusulkan kebijakan ekstrem: menaikkan pajak hingga sepuluh kali lipat. Namun Ahmad bin Hanbal menentangnya keras.
“Jika kalian menaikkan pajak, rakyat akan menderita, dan kezhaliman akan meluas,” kata Ahmad, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Kathir dalam al-Bidāyah wa al-Nihāyah (Dar al-Kutub, 1985). Solusinya? Jual aset mewah para pejabat sebelum menekan rakyat.