Sejarah Islam Nusantara: Ketika Pengetahuan Menjadi Alat Kekuasaan
Miftah yusufpati
Kamis, 30 Oktober 2025 - 16:00 WIB
Di tangan kolonial, ilmu bukan lagi jalan memahami, melainkan alat menundukkan dunia yang tak pernah mereka pahami sepenuhnya. Ilustrasi: AI
LANGIT7.ID-Di awal abad ke-19, Universitas Leiden menjelma menjadi gudang pengetahuan kolonial. Di ruang-ruang arsipnya tersimpan ratusan manuskrip Islam dari Hindia Timur. Namun, sebagaimana dicatat Michael Laffan dalam Sejarah Islam di Nusantara(2015), sejarah koleksi itu “ganjil, seperti sejarah usaha tropis Belanda secara umum.”
Pengetahuan, bagi Belanda, bukan hanya alat memahami Timur—melainkan juga senjata untuk menaklukkannya.
Setelah VOC bubar dan republik Belanda goyah di bawah bayang Napoleon, kekuasaan kolonial berpindah tangan. Di bawah Herman Willem Daendels (1808–1811), kekuasaan mulai disusun ulang. Jalan Raya Pos dibangun, sensus penduduk dilakukan, dan pendidikan Jawa dinilai “perlu diarahkan dengan cara yang lebih Eropa.”
Namun perang di Eropa dan perebutan kuasa di Asia mengacaukan ambisi itu. Inggris datang mengambil alih Jawa, membawa serta semangat baru—dan rezim pengetahuan yang berbeda.
Ketika Inggris menduduki Jawa pada 1811, Thomas Stamford Raffles tiba sebagai Letnan Gubernur. Ia datang bukan hanya dengan pasukan, tapi juga dengan penasaran seorang ilmuwan. Bersama Kolonel Colin Mackenzie, ia mengumpulkan naskah dari istana-istana Jawa, sering kali dengan cara yang oleh Laffan disebut sebagai penjarahan intelektual.
Raffles percaya pengetahuan adalah bentuk kekuasaan baru. Ia menulis The History of Java, membentuk museum kecil, dan menghidupkan kembali Bataviaasch Genootschap—masyarakat ilmiah bentukan Belanda. Namun, seperti ditulis Laffan, “semangatnya untuk memahami berkelindan dengan hasrat untuk menguasai.”
Sebagian besar koleksi Raffles akhirnya musnah dalam kebakaran kapal Fame pada 1824. Namun sisa-sisanya, bersama manuskrip Mackenzie dan naskah Islam dari Palembang, menjadi fondasi baru bagi kolonialisme berbasis arsip: pengetahuan sebagai legitimasi kekuasaan.
Pengetahuan, bagi Belanda, bukan hanya alat memahami Timur—melainkan juga senjata untuk menaklukkannya.
Setelah VOC bubar dan republik Belanda goyah di bawah bayang Napoleon, kekuasaan kolonial berpindah tangan. Di bawah Herman Willem Daendels (1808–1811), kekuasaan mulai disusun ulang. Jalan Raya Pos dibangun, sensus penduduk dilakukan, dan pendidikan Jawa dinilai “perlu diarahkan dengan cara yang lebih Eropa.”
Namun perang di Eropa dan perebutan kuasa di Asia mengacaukan ambisi itu. Inggris datang mengambil alih Jawa, membawa serta semangat baru—dan rezim pengetahuan yang berbeda.
Ketika Inggris menduduki Jawa pada 1811, Thomas Stamford Raffles tiba sebagai Letnan Gubernur. Ia datang bukan hanya dengan pasukan, tapi juga dengan penasaran seorang ilmuwan. Bersama Kolonel Colin Mackenzie, ia mengumpulkan naskah dari istana-istana Jawa, sering kali dengan cara yang oleh Laffan disebut sebagai penjarahan intelektual.
Raffles percaya pengetahuan adalah bentuk kekuasaan baru. Ia menulis The History of Java, membentuk museum kecil, dan menghidupkan kembali Bataviaasch Genootschap—masyarakat ilmiah bentukan Belanda. Namun, seperti ditulis Laffan, “semangatnya untuk memahami berkelindan dengan hasrat untuk menguasai.”
Sebagian besar koleksi Raffles akhirnya musnah dalam kebakaran kapal Fame pada 1824. Namun sisa-sisanya, bersama manuskrip Mackenzie dan naskah Islam dari Palembang, menjadi fondasi baru bagi kolonialisme berbasis arsip: pengetahuan sebagai legitimasi kekuasaan.