MPR: Komando Cadangan Bukan Wajib Militer, Sukarela Bela Negara
Ahmad zuhdi
Ahad, 10 Oktober 2021 - 13:45 WIB
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (Foto: Instagram/ @bambang.soesatyo)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat Letjen TNI AM. Putranto dalam menjalankan amanah negara melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam membentuk Komponen Cadangan (Komcad).
"Komcad bukanlah bentuk wajib militer bagi warga negara. Melainkan program sukarela bela negara," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (8/10/2021).
Baca Juga:HUT Ke-76, TNI Diingatkan MPR soal Ancaman Perang Ideologi
Lebih lanjut, ia menjelaskan, personil Komcad telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan khusus dari tenaga terlatih TNI. Sehingga dalam keadaan genting, jika diperlukan mereka siap membantu kekuatan TNI dalam membela kedaulatan bangsa dan negara.
Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini menjelaskan, mobilisasi Komcad hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI, yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI. Artinya, tidak ada anggota Komcad yang melakukan kegiatan mandiri.
"Setelah selesai dilantik, seluruh personil Komcad bisa kembali ke profesi awalnya sebagai warga sipil. TNI akan memanggil mereka untuk melakukan pelatihan minimal selama 12 hari dalam setahun dan memastikan kemampuan anggota Komcad tetap terjaga dengan baik," ujarnya.
Baca Juga:Bamsoet Desak Pemerintah Tak Izinkan Pernikahan Dibawah Umur
"Komcad bukanlah bentuk wajib militer bagi warga negara. Melainkan program sukarela bela negara," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (8/10/2021).
Baca Juga:HUT Ke-76, TNI Diingatkan MPR soal Ancaman Perang Ideologi
Lebih lanjut, ia menjelaskan, personil Komcad telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan khusus dari tenaga terlatih TNI. Sehingga dalam keadaan genting, jika diperlukan mereka siap membantu kekuatan TNI dalam membela kedaulatan bangsa dan negara.
Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini menjelaskan, mobilisasi Komcad hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI, yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI. Artinya, tidak ada anggota Komcad yang melakukan kegiatan mandiri.
"Setelah selesai dilantik, seluruh personil Komcad bisa kembali ke profesi awalnya sebagai warga sipil. TNI akan memanggil mereka untuk melakukan pelatihan minimal selama 12 hari dalam setahun dan memastikan kemampuan anggota Komcad tetap terjaga dengan baik," ujarnya.
Baca Juga:Bamsoet Desak Pemerintah Tak Izinkan Pernikahan Dibawah Umur