Statement Mensos Soal Galang Dana Harus Izin Dinilai Blunder, Istana Pun Minta Maaf
Lusi mahgriefie
Senin, 15 Desember 2025 - 08:13 WIB
Statement Mensos Soal Galang Dana Harus Izin Dinilai Blunder, Istana Pun Minta Maaf
Pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul terkait penggalangan dana untuk bantuan bencana di Sumatera harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah dinilai blunder. Hal ini berbuntut Istana menyampaikan permohonan maaf.
Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Timothy Ivan Triyono, mewakili pemerintahan menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan Mensos Gus Ipul.
"Saya secara pribadi dan juga atas nama pemerintah menyampaikan permohonan maaf atas statement-statement penyelenggara negara kita yang dirasa menyakiti hati masyarakat atau kurang empati," kata Timothy, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (15/12/2025).
Meski demikian, Timothy menegaskan bahwa niat Gus Ipul itu baik karena memang sudah ada aturannya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
Baca juga:Zaskia Mecca Tanggapi Ucapan Mensos Soal Galang Donasi: Silakan Audit
Seperti diketahui dalam Undang-Undang tersebut, salah satu isinya mengatur mekanisme izin untuk menggelar pengumpulan uang atau barang, termasuk untuk keperluan kesejahteraan sosial.
Di dalam peraturan itu tertulis bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Timothy Ivan Triyono, mewakili pemerintahan menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan Mensos Gus Ipul.
"Saya secara pribadi dan juga atas nama pemerintah menyampaikan permohonan maaf atas statement-statement penyelenggara negara kita yang dirasa menyakiti hati masyarakat atau kurang empati," kata Timothy, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (15/12/2025).
Meski demikian, Timothy menegaskan bahwa niat Gus Ipul itu baik karena memang sudah ada aturannya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
Baca juga:Zaskia Mecca Tanggapi Ucapan Mensos Soal Galang Donasi: Silakan Audit
Seperti diketahui dalam Undang-Undang tersebut, salah satu isinya mengatur mekanisme izin untuk menggelar pengumpulan uang atau barang, termasuk untuk keperluan kesejahteraan sosial.
Di dalam peraturan itu tertulis bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.