Gema Bangsa Resmi Deklarasi Jadi Kekuatan Politik Baru Menuju Pemilu 2029
Tim langit 7
Jum'at, 16 Januari 2026 - 20:06 WIB
Gema Bangsa Resmi Deklarasi Jadi Kekuatan Politik Baru Menuju Pemilu 2029
LANGIT7.ID-Jakarta; Kesiapan meramaikan Pemilu 2029 menjadi agenda utama Partai Gerakan Mandiri Bangsa (Gema Bangsa) yang dijadwalkan bakal mendeklarasikan diri secara resmi pada Sabtu (17/1/2026) siang. Acara pengukuhan kekuatan politik baru ini akan dipusatkan di Jakarta International Convention Center (JICC).
Langkah deklarasi tersebut sekaligus menandai satu tahun usia perjalanan partai yang pertama kali diluncurkan pada 17 Januari 2025 lalu. Partai ini mengklaim telah membangun struktur yang solid di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota sebagai syarat dasar kelembagaan.
"Tanggal 17 Januari 2025, pendiri dan para inisiator me-launching Partai Gema Bangsa. Dan pada Sabtu tanggal 17 Januari 2026 di JICC, Partai Gema Bangsa secara resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik baru melalui acara deklarasi Partai Gerakan Mandiri Bangsa," kata Ketua Panitia sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro, saat konferensi pers di JICC, Jumat (16/1/2025).
Fokus utama perjuangan Gema Bangsa ke depan adalah mengusung konsep desentralisasi politik. Menurut Joko, strategi ini menjadi pembeda karena berangkat dari aspirasi daerah untuk pembangunan nasional. Gema Bangsa juga secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta mendorongnya maju kembali pada Pilpres 2029 karena keselarasan visi kemandirian.
"Salah satunya adalah soal kemandirian. Pak Prabowo sering mengatakan bahwa kita harus berdiri di kaki sendiri, kita harus mandiri di negeri sendiri," ungkap Joko. Namun, ia memberi catatan bahwa dukungan terhadap Prabowo tetap dinamis menyesuaikan komitmen pemerintah dalam menjalankan visi-misi.
Sekjen Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan, menegaskan bahwa partai ini dibangun tanpa ketergantungan pada pemodal besar atau cukong. Ia menyebut biaya deklarasi berasal dari iuran mandiri para pengurus daerah sebagai antitesa dari praktik partai yang sentralistik.
"Ini bukan euforia, tapi bukti dan jawaban hadirnya partai politik yang mengusung desentralisasi, sebagai antitesa praktik parpol yang sentralistik. Kami bukan partai ownership. Deklarasi ini kami bantingan, tak ada cukong. Murni dibiayai oleh pengurus dari daerah," jelas Sopiyan.
Langkah deklarasi tersebut sekaligus menandai satu tahun usia perjalanan partai yang pertama kali diluncurkan pada 17 Januari 2025 lalu. Partai ini mengklaim telah membangun struktur yang solid di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota sebagai syarat dasar kelembagaan.
"Tanggal 17 Januari 2025, pendiri dan para inisiator me-launching Partai Gema Bangsa. Dan pada Sabtu tanggal 17 Januari 2026 di JICC, Partai Gema Bangsa secara resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik baru melalui acara deklarasi Partai Gerakan Mandiri Bangsa," kata Ketua Panitia sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro, saat konferensi pers di JICC, Jumat (16/1/2025).
Fokus utama perjuangan Gema Bangsa ke depan adalah mengusung konsep desentralisasi politik. Menurut Joko, strategi ini menjadi pembeda karena berangkat dari aspirasi daerah untuk pembangunan nasional. Gema Bangsa juga secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta mendorongnya maju kembali pada Pilpres 2029 karena keselarasan visi kemandirian.
"Salah satunya adalah soal kemandirian. Pak Prabowo sering mengatakan bahwa kita harus berdiri di kaki sendiri, kita harus mandiri di negeri sendiri," ungkap Joko. Namun, ia memberi catatan bahwa dukungan terhadap Prabowo tetap dinamis menyesuaikan komitmen pemerintah dalam menjalankan visi-misi.
Sekjen Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan, menegaskan bahwa partai ini dibangun tanpa ketergantungan pada pemodal besar atau cukong. Ia menyebut biaya deklarasi berasal dari iuran mandiri para pengurus daerah sebagai antitesa dari praktik partai yang sentralistik.
"Ini bukan euforia, tapi bukti dan jawaban hadirnya partai politik yang mengusung desentralisasi, sebagai antitesa praktik parpol yang sentralistik. Kami bukan partai ownership. Deklarasi ini kami bantingan, tak ada cukong. Murni dibiayai oleh pengurus dari daerah," jelas Sopiyan.