Angka Pengangguran BPS Turun, Sarbumusi Soroti Lonjakan Pekerja Paruh Waktu
Tim langit 7
Senin, 09 Februari 2026 - 14:04 WIB
Angka Pengangguran BPS Turun, Sarbumusi Soroti Lonjakan Pekerja Paruh Waktu
LANGIT7.ID-Jakarta; Validitas penurunan angka pengangguran yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) periode November 2025 menuai sorotan tajam. Meski data statistik memperlihatkan adanya perbaikan jumlah angkatan kerja, rincian mengenai kualitas serapan tenaga kerja tersebut dinilai masih minim dan belum sepenuhnya transparan. Publik dianggap perlu mengetahui apakah kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) benar-benar disumbang oleh sektor kerja mapan atau sekadar lonjakan pekerja paruh waktu.
Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin, menekankan bahwa tanpa pemetaan rinci mengenai sektor penyerap tenaga kerja, masyarakat berpotensi mendapatkan gambaran yang bias. Ia menggarisbawahi pentingnya data sub-sektor dan persentase peningkatannya dibuka secara gamblang oleh BPS. Irham tidak menampik bahwa rilis data ini merupakan langkah positif dalam aspek hak publik.
"Ini bagian dari keterbukaan informasi publik. Rakyat berhak mendapatkan penjelasan dari pemerintah terkait kondisi ketenagakerjaan," ujar Irham dilansir dari situs NU, Senin (9/2/2026).
Isu krusial yang diangkat adalah korelasi antara kenaikan jumlah pekerja dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sektor padat karya seperti tekstil, garmen, sepatu, dan kulit (TGSL) dalam dua tahun terakhir. Irham menduga, fenomena ini memaksa banyak tenaga kerja beralih ke pekerjaan paruh waktu karena sulitnya mendapatkan akses ke pekerjaan formal yang layak. Lonjakan di sektor ini harus dibaca sebagai indikator ekonomi yang perlu diwaspadai, bukan sekadar prestasi angka.
"Semakin tinggi pertumbuhan sektor paruh waktu bisa mengindikasikan pekerja terpaksa mencari pekerjaan kedua untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau tidak menemukan pekerjaan yang layak dan mapan," kata Irham.
Selain substansi data, momentum peluncuran laporan BPS ini juga dipertanyakan. Biasanya, rilis data ketenagakerjaan berbasis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilakukan dua kali setahun, yakni pada Februari dan Agustus. Irham menduga adanya kaitan antara peningkatan serapan tenaga kerja dengan percepatan belanja negara di kuartal akhir tahun.
"Atas dasar itu, kita juga perlu mempertanyakan apa motivasi sebenarnya pemerintah merilis data ketenagakerjaan pada November ini," tambahnya.
Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin, menekankan bahwa tanpa pemetaan rinci mengenai sektor penyerap tenaga kerja, masyarakat berpotensi mendapatkan gambaran yang bias. Ia menggarisbawahi pentingnya data sub-sektor dan persentase peningkatannya dibuka secara gamblang oleh BPS. Irham tidak menampik bahwa rilis data ini merupakan langkah positif dalam aspek hak publik.
"Ini bagian dari keterbukaan informasi publik. Rakyat berhak mendapatkan penjelasan dari pemerintah terkait kondisi ketenagakerjaan," ujar Irham dilansir dari situs NU, Senin (9/2/2026).
Isu krusial yang diangkat adalah korelasi antara kenaikan jumlah pekerja dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sektor padat karya seperti tekstil, garmen, sepatu, dan kulit (TGSL) dalam dua tahun terakhir. Irham menduga, fenomena ini memaksa banyak tenaga kerja beralih ke pekerjaan paruh waktu karena sulitnya mendapatkan akses ke pekerjaan formal yang layak. Lonjakan di sektor ini harus dibaca sebagai indikator ekonomi yang perlu diwaspadai, bukan sekadar prestasi angka.
"Semakin tinggi pertumbuhan sektor paruh waktu bisa mengindikasikan pekerja terpaksa mencari pekerjaan kedua untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau tidak menemukan pekerjaan yang layak dan mapan," kata Irham.
Selain substansi data, momentum peluncuran laporan BPS ini juga dipertanyakan. Biasanya, rilis data ketenagakerjaan berbasis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilakukan dua kali setahun, yakni pada Februari dan Agustus. Irham menduga adanya kaitan antara peningkatan serapan tenaga kerja dengan percepatan belanja negara di kuartal akhir tahun.
"Atas dasar itu, kita juga perlu mempertanyakan apa motivasi sebenarnya pemerintah merilis data ketenagakerjaan pada November ini," tambahnya.