Menteri Kebudayaan dan COO Danantara Bahas Sinergi Penguatan Ekonomi Berbasis Warisan Nusantara
Tim langit 7
Senin, 23 Februari 2026 - 20:42 WIB
Menteri Kebudayaan dan COO Danantara Bahas Sinergi Penguatan Ekonomi Berbasis Warisan Nusantara
LANGIT7.ID-Jakarta;Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, melakukan dialog strategis dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, di Wisma Danantara, Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan Danantara dalam mendorong optimalisasi aset budaya nasional sebagai bagian dari pengembangan ekonomi budaya dan industri kreatif Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa aset budaya Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat luas bagi negara dan masyarakat. “Kita ingin aset budaya kita menjadi living heritage, bukan sekadar dead monument. Cagar budaya harus memberi dampak ekonomi, sosial, dan kebudayaan secara berkelanjutan,” jelas Menteri Fadli Zon.
Ia menyampaikan bahwa setelah penandatanganan kerja sama sebelumnya terkait pengelolaan kawasan Borobudur, langkah berikutnya diharapkan dapat mencakup penguatan kolaborasi untuk kawasan Candi Prambanan, Ratu Boko, serta Candi Palosan yang baru selesai dilakukan perbaikan sarana dan prasarananya. Pemerintah, lanjutnya, telah meningkatkan fasilitas umum di berbagai kawasan cagar budaya, dan ke depan diharapkan kolaborasi dengan InJourney serta entitas di bawah Danantara dapat memperkuat tata kelola dan daya tarik destinasi tersebut.
Selain pengelolaan kawasan cagar budaya, Menteri Kebudayaan juga menyoroti pentingnya dukungan Danantara dalam partisipasi Indonesia pada Venice Biennale 2026, pameran seni rupa terbesar di dunia. Tahun ini menjadi momentum rintisan bagi Indonesia untuk kembali berpartisipasi dengan memanfaatkan ruang pamer di sekolah grafis di Venesia, Italia.
“Venice Biennale adalah etalase dunia. Semua negara memiliki paviliun. Indonesia harus hadir. Ini bukan sekadar pameran, tetapi bagian dari cultural economy karena terjadi banyak transaksi keuangan dan eksposur internasional,” katanya. Ia menjelaskan bahwa pada tahap awal akan dikirimkan tujuh seniman untuk residensi selama sekitar dua bulan, serta tujuh seniman lainnya yang akan berkolaborasi lintas jejaring nasional. Pemerintah menargetkan dalam dua tahun mendatang Indonesia dapat memiliki paviliun sendiri.
Menteri Kebudayaan juga menyinggung pentingnya penguatan ekosistem perfilman nasional. Dengan capaian penonton film Indonesia yang terus meningkat, kebutuhan layar bioskop di daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 2.500 layar, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 10.000 layar. Dirinya membuka peluang kolaborasi dengan PFN dan entitas terkait untuk pengembangan bioskop di kabupaten/kota guna memperluas akses dan memperkuat industri film nasional.
Selain itu, dibahas pula optimalisasi Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Menteri Kebudayaan mengusulkan pemanfaatan kembali gedung eks Jiwasraya yang berada di bagian belakang kompleks museum untuk memperluas fungsi dan penguatan narasi sejarah kebangsaan.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa aset budaya Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat luas bagi negara dan masyarakat. “Kita ingin aset budaya kita menjadi living heritage, bukan sekadar dead monument. Cagar budaya harus memberi dampak ekonomi, sosial, dan kebudayaan secara berkelanjutan,” jelas Menteri Fadli Zon.
Ia menyampaikan bahwa setelah penandatanganan kerja sama sebelumnya terkait pengelolaan kawasan Borobudur, langkah berikutnya diharapkan dapat mencakup penguatan kolaborasi untuk kawasan Candi Prambanan, Ratu Boko, serta Candi Palosan yang baru selesai dilakukan perbaikan sarana dan prasarananya. Pemerintah, lanjutnya, telah meningkatkan fasilitas umum di berbagai kawasan cagar budaya, dan ke depan diharapkan kolaborasi dengan InJourney serta entitas di bawah Danantara dapat memperkuat tata kelola dan daya tarik destinasi tersebut.
Selain pengelolaan kawasan cagar budaya, Menteri Kebudayaan juga menyoroti pentingnya dukungan Danantara dalam partisipasi Indonesia pada Venice Biennale 2026, pameran seni rupa terbesar di dunia. Tahun ini menjadi momentum rintisan bagi Indonesia untuk kembali berpartisipasi dengan memanfaatkan ruang pamer di sekolah grafis di Venesia, Italia.
“Venice Biennale adalah etalase dunia. Semua negara memiliki paviliun. Indonesia harus hadir. Ini bukan sekadar pameran, tetapi bagian dari cultural economy karena terjadi banyak transaksi keuangan dan eksposur internasional,” katanya. Ia menjelaskan bahwa pada tahap awal akan dikirimkan tujuh seniman untuk residensi selama sekitar dua bulan, serta tujuh seniman lainnya yang akan berkolaborasi lintas jejaring nasional. Pemerintah menargetkan dalam dua tahun mendatang Indonesia dapat memiliki paviliun sendiri.
Menteri Kebudayaan juga menyinggung pentingnya penguatan ekosistem perfilman nasional. Dengan capaian penonton film Indonesia yang terus meningkat, kebutuhan layar bioskop di daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 2.500 layar, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 10.000 layar. Dirinya membuka peluang kolaborasi dengan PFN dan entitas terkait untuk pengembangan bioskop di kabupaten/kota guna memperluas akses dan memperkuat industri film nasional.
Selain itu, dibahas pula optimalisasi Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Menteri Kebudayaan mengusulkan pemanfaatan kembali gedung eks Jiwasraya yang berada di bagian belakang kompleks museum untuk memperluas fungsi dan penguatan narasi sejarah kebangsaan.