Penggunaan APBN untuk Proyek Kereta Api Cepat Tuai Penolakan, Ini Alasannya
Ahmad zuhdi
Jum'at, 15 Oktober 2021 - 19:00 WIB
Ilustrasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: kcic.co.id)
Penggunaan dana APBN untuk mendanai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sebagaimana bunyi Perpres terbaru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Perpres 93/2021) mendapat penolakan dari berbagai pihak, salah satunya Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini. Menurut Jazuli ada tiga alasan yang melatari penolakan Fraksinya.
"Pertama, prioritas utama APBN saat ini adalah penanganan Covid-19 dan pemulihan dampaknya bagi rakyat kecil. Beban penanganan Covid-19 sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini," kata Jazuli dalam keterangannya, Kamis (14/10).
Baca juga:Anggota DPR Minta Pemerintah Waspada Terjadi Krisis Energi
Kedua, lanjut Anggota Komisi I DPR ini, bentuk inkonsistensi Presiden sendiri karena dulu mengatakan proyek ini murni investasi dan tidak menggunakan dana APBN bahkan sekadar untuk jaminan. Konsistensi kebijakan ini penting, apalagi menyangkut APBN yang merupakan hajat hidup orang banyak dan seluruh rakyat.
"Proyek kereta cepat sejak perencanaannya sudah menimbulkan polemik dan dinilai cacat oleh banyak pihak. Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?," ujar dia menanyakan.
"Ketiga, saya dengar ada kesalahan kalkulasi investasi. Kalau salah kenapa jadi beban negara dan APBN? Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga," imbuhnya.
Baca juga:Kapolri Sebut Cakupan Vaksinasi di Kota Banyuwangi Capai 60 persen
"Pertama, prioritas utama APBN saat ini adalah penanganan Covid-19 dan pemulihan dampaknya bagi rakyat kecil. Beban penanganan Covid-19 sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini," kata Jazuli dalam keterangannya, Kamis (14/10).
Baca juga:Anggota DPR Minta Pemerintah Waspada Terjadi Krisis Energi
Kedua, lanjut Anggota Komisi I DPR ini, bentuk inkonsistensi Presiden sendiri karena dulu mengatakan proyek ini murni investasi dan tidak menggunakan dana APBN bahkan sekadar untuk jaminan. Konsistensi kebijakan ini penting, apalagi menyangkut APBN yang merupakan hajat hidup orang banyak dan seluruh rakyat.
"Proyek kereta cepat sejak perencanaannya sudah menimbulkan polemik dan dinilai cacat oleh banyak pihak. Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?," ujar dia menanyakan.
"Ketiga, saya dengar ada kesalahan kalkulasi investasi. Kalau salah kenapa jadi beban negara dan APBN? Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga," imbuhnya.
Baca juga:Kapolri Sebut Cakupan Vaksinasi di Kota Banyuwangi Capai 60 persen