Universitas Brawijaya dan Kemenag RI Perkuat Sinergi Riset Ekosistem Halal
Dwi sasongko
Rabu, 06 Mei 2026 - 16:16 WIB
Dari kiri ke kanan Direktur Jenderal Produk Halal Kementerian Agama RI, H. Muhammad Fuad Nasar, S.Sos., M.Sc. Bersama Prof Sucipto (moderator) dan Direktur PT Ajinomoto Indonesia, Hermawan Prajudi. IS
LANGIT7.ID-Jakarta; Universitas Brawijaya (UB) menggelar Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Awards 2026 pada Selasa (5/5/2026) di Auditorium Algoritma FILKOM UB dengan menghadirkan sejumlah pemateri dari sektor pemerintah dan industri untuk membahas pengembangan ekosistem halal dari berbagai perspektif.
Direktur Jenderal Produk Halal Kementerian Agama RI, H. Muhammad Fuad Nasar, S.Sos., M.Sc., dalam pemaparannya menekankan bahwa konsep halal tidak hanya berkaitan dengan aspek agama, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang luas.
“Halal bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi, perdagangan, hingga digitalisasi yang semakin berkembang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mendorong penguatan ekosistem halal melalui berbagai kebijakan, mulai dari regulasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, peraturan menteri agama, hingga pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas akses sertifikasi halal secara inklusif hingga ke tingkat daerah dan masyarakat.
“Halal tidak bisa berdiri sendiri, tetapi membutuhkan regulasi yang kuat, kolaborasi lintas sektor, serta keberlanjutan dalam implementasinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya harmonisasi standar halal di tingkat global agar sertifikasi halal Indonesia dapat diakui secara internasional. Upaya ini juga diiringi dengan peningkatan kesadaran publik melalui edukasi, sosialisasi, dan advokasi, khususnya kepada generasi muda di lingkungan kampus.
“Kami ingin halal menjadi budaya dan gaya hidup, sehingga Halal Indonesia untuk Dunia dapat terwujud,” tambahnya.
Direktur Jenderal Produk Halal Kementerian Agama RI, H. Muhammad Fuad Nasar, S.Sos., M.Sc., dalam pemaparannya menekankan bahwa konsep halal tidak hanya berkaitan dengan aspek agama, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang luas.
“Halal bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi, perdagangan, hingga digitalisasi yang semakin berkembang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mendorong penguatan ekosistem halal melalui berbagai kebijakan, mulai dari regulasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, peraturan menteri agama, hingga pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas akses sertifikasi halal secara inklusif hingga ke tingkat daerah dan masyarakat.
“Halal tidak bisa berdiri sendiri, tetapi membutuhkan regulasi yang kuat, kolaborasi lintas sektor, serta keberlanjutan dalam implementasinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya harmonisasi standar halal di tingkat global agar sertifikasi halal Indonesia dapat diakui secara internasional. Upaya ini juga diiringi dengan peningkatan kesadaran publik melalui edukasi, sosialisasi, dan advokasi, khususnya kepada generasi muda di lingkungan kampus.
“Kami ingin halal menjadi budaya dan gaya hidup, sehingga Halal Indonesia untuk Dunia dapat terwujud,” tambahnya.