Bedah Film Pesta Babi, ITS Jamin Ruang Diskusi Kritis dan Konstruktif
Dwi sasongko
Kamis, 14 Mei 2026 - 20:43 WIB
Dosen Studi Pembangunan ITS Khairun Nisa SIP MA saat menjelaskan relevansi mata kuliah Kajian Agraria dengan substansi film Pesta Babi. (Dok: Humas ITS)
LANGIT7.ID-Surabaya; Di tengah maraknya polemik dan pembubaran agenda nonton bareng film ‘Pesta Babi’ di sejumlah daerah, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) justru menghadirkan ruang diskusi terbuka. Melalui bedah film yang diselenggarakan oleh Departemen Studi Pembangunan ITS pada Rabu (13/5) malam, Kampus Pahlawan ini menegaskan perannya memberi ruang dialektika yang konstruktif bagi mahasiswa.
Diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV), kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah Kajian Agraria yang sejalan dengan isu yang diangkat dalam film tersebut. Dengan menghadirkan jurnalis senior Harian Kompas Ambrosius Harto Manumoyoso dan dosen Studi Pembangunan Khairun Nisa SIP MA, diskusi ini berjalan melalui dua perspektif berbeda, yakni secara akademik dan jurnalisme.
Pada forum yang dihadiri oleh mahasiswa dan dosen tersebut, film yang mengangkat isu konflik agraria dan pembangunan di Papua dinilai sebagai studi kasus yang mampu memperkaya cara pandang mahasiswa terhadap suatu kebijakan publik yang berlaku. ITS menilai bahwa diskursus kritis terhadap suatu kebijakan merupakan bagian penting dalam proses pendidikan tinggi.
Alih-alih melihat film tersebut semata sebagai sesuatu yang kontroversial, ITS menempatkannya sebagai media pembelajaran yang konstruktif untuk menguji pola pikir yang sistematis, kritis, dan multidimensional. Seperti yang disampaikan oleh dosen yang akrab disapa Icha itu, setiap kebijakan publik idealnya dirumuskan melalui pendekatan bottom-up. Penting bagi pembuat kebijakan untuk selalu mempertimbangkan aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat.
Menurutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan pasti memiliki trade-off sehingga mustahil memuaskan seluruh pihak secara sempurna. Maka dari itu, Icha menekankan bahwa setiap kebijakan strategis nasional wajib menjunjung tinggi Pancasila terutama sila kelima tentang keadilan sosial. Ia menjelaskan bahwa konsep keadilan sosial menurut Nancy Fraser dapat dilihat melalui tiga dimensi, yakni keadilan distribusi, keadilan representasi, dan keadilan rekognisi. “Film ini sangat relevan dijadikan studi kasus untuk menilai suatu kebijakan nasional melalui ketiga dimensi keadilan tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).
Selain itu, dosen pengampu mata kuliah Kajian Agraria itu juga menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis nasional wajib menjunjung tinggi UUD 1945 pada Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Melalui diskusi ini, Icha berharap mahasiswa mampu memiliki kemampuan argumentasi serta pola pikir kritis ketika nantinya diposisikan sebagai pengambil kebijakan. “Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat,” imbuhnya.
Diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV), kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah Kajian Agraria yang sejalan dengan isu yang diangkat dalam film tersebut. Dengan menghadirkan jurnalis senior Harian Kompas Ambrosius Harto Manumoyoso dan dosen Studi Pembangunan Khairun Nisa SIP MA, diskusi ini berjalan melalui dua perspektif berbeda, yakni secara akademik dan jurnalisme.
Pada forum yang dihadiri oleh mahasiswa dan dosen tersebut, film yang mengangkat isu konflik agraria dan pembangunan di Papua dinilai sebagai studi kasus yang mampu memperkaya cara pandang mahasiswa terhadap suatu kebijakan publik yang berlaku. ITS menilai bahwa diskursus kritis terhadap suatu kebijakan merupakan bagian penting dalam proses pendidikan tinggi.
Alih-alih melihat film tersebut semata sebagai sesuatu yang kontroversial, ITS menempatkannya sebagai media pembelajaran yang konstruktif untuk menguji pola pikir yang sistematis, kritis, dan multidimensional. Seperti yang disampaikan oleh dosen yang akrab disapa Icha itu, setiap kebijakan publik idealnya dirumuskan melalui pendekatan bottom-up. Penting bagi pembuat kebijakan untuk selalu mempertimbangkan aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat.
Menurutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan pasti memiliki trade-off sehingga mustahil memuaskan seluruh pihak secara sempurna. Maka dari itu, Icha menekankan bahwa setiap kebijakan strategis nasional wajib menjunjung tinggi Pancasila terutama sila kelima tentang keadilan sosial. Ia menjelaskan bahwa konsep keadilan sosial menurut Nancy Fraser dapat dilihat melalui tiga dimensi, yakni keadilan distribusi, keadilan representasi, dan keadilan rekognisi. “Film ini sangat relevan dijadikan studi kasus untuk menilai suatu kebijakan nasional melalui ketiga dimensi keadilan tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).
Selain itu, dosen pengampu mata kuliah Kajian Agraria itu juga menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis nasional wajib menjunjung tinggi UUD 1945 pada Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Melalui diskusi ini, Icha berharap mahasiswa mampu memiliki kemampuan argumentasi serta pola pikir kritis ketika nantinya diposisikan sebagai pengambil kebijakan. “Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat,” imbuhnya.