Pesantren Dinilai Bisa Jadi Solusi Perbaikan MBG, Kiai Cholil Soroti Risiko Proyek Terpusat
Tim langit 7
Kamis, 11 Juni 2026 - 14:03 WIB
Pesantren Dinilai Bisa Jadi Solusi Perbaikan MBG, Kiai Cholil Soroti Risiko Proyek Terpusat
LANGIT7.ID-Jakarta; Dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong munculnya usulan agar pemerintah mengubah pola pelaksanaan program tersebut. Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai pemanfaatan ekosistem yang sudah berjalan di masyarakat, termasuk dapur mandiri pondok pesantren, dapat menjadi solusi untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Kiai Cholil, pemerintah tidak harus selalu mengandalkan proyek pengadaan terpusat yang berpotensi membuka ruang penyimpangan. Sebaliknya, lembaga-lembaga yang telah memiliki fasilitas dan sistem pendukung sendiri bisa dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
"Kita harus bisa membaca kearifan lokal masing-masing tempat untuk pemenuhan gizinya. Jadi yang menjadi patokan bukan membangunnya (proyek fisik), tapi terpenuhi gizinya dari masyarakat kita," ujar Kiai Cholil dalam keterangannya di Kantor MUI Pusat, Jakarta, dikutip Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa banyak pondok pesantren maupun institusi pendidikan keagamaan telah memiliki dapur mandiri dan kantin yang beroperasi dengan baik. Karena itu, menurutnya, pemerintah dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia tanpa harus terfokus pada pembangunan proyek fisik baru.
Usulan tersebut disampaikan setelah Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) dalam dugaan kasus korupsi terkait tata kelola Program MBG. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan pejabat lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Kiai Cholil menilai kasus tersebut harus menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan figur yang diberi tanggung jawab mengelola program-program strategis dengan anggaran besar.
“Ini menjadi pelajaran kepada pemerintah bahwa dalam segala urusan diserahkan kepada orang yang mampu dan kompeten di bidangnya itu. Selain dia kompeten, dia punya karakter bersih, karakter berjuang. Bukan karakter hanya mengambil untung, merugikan pada masyarakat. Apalagi ini berkenaan dengan uang besar,” tegas ulama kelahiran Sampang, Madura, pada 1 Juni 1975 ini.
Menurut Kiai Cholil, pemerintah tidak harus selalu mengandalkan proyek pengadaan terpusat yang berpotensi membuka ruang penyimpangan. Sebaliknya, lembaga-lembaga yang telah memiliki fasilitas dan sistem pendukung sendiri bisa dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
"Kita harus bisa membaca kearifan lokal masing-masing tempat untuk pemenuhan gizinya. Jadi yang menjadi patokan bukan membangunnya (proyek fisik), tapi terpenuhi gizinya dari masyarakat kita," ujar Kiai Cholil dalam keterangannya di Kantor MUI Pusat, Jakarta, dikutip Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa banyak pondok pesantren maupun institusi pendidikan keagamaan telah memiliki dapur mandiri dan kantin yang beroperasi dengan baik. Karena itu, menurutnya, pemerintah dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia tanpa harus terfokus pada pembangunan proyek fisik baru.
Usulan tersebut disampaikan setelah Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) dalam dugaan kasus korupsi terkait tata kelola Program MBG. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan pejabat lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Kiai Cholil menilai kasus tersebut harus menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan figur yang diberi tanggung jawab mengelola program-program strategis dengan anggaran besar.
“Ini menjadi pelajaran kepada pemerintah bahwa dalam segala urusan diserahkan kepada orang yang mampu dan kompeten di bidangnya itu. Selain dia kompeten, dia punya karakter bersih, karakter berjuang. Bukan karakter hanya mengambil untung, merugikan pada masyarakat. Apalagi ini berkenaan dengan uang besar,” tegas ulama kelahiran Sampang, Madura, pada 1 Juni 1975 ini.