PKS Sebut Potensi Dana Sosial Islam Capai Rp500 Triliun, Dinilai Bisa Jadi Terobosan Perkuat Ekonomi Indonesia
Tim langit 7
Kamis, 09 Juli 2026 - 21:20 WIB
(Dok: MPR RI)
LANGIT7.ID-Jakarta; Potensi dana sosial Islam di Indonesia yang mencapai sekitar Rp500 triliun menjadi salah satu sorotan dalam diskusi nasional yang digelar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan besar untuk memperkuat perekonomian nasional apabila mampu dikelola secara optimal.
Kepala Klaster Dana Sosial Islam PEBS FEB Universitas Indonesia (UI), Dr. Banu Muhammad, mengungkapkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun, tetapi realisasinya baru sekitar Rp41 triliun. Sementara itu, potensi wakaf uang mencapai Rp180 triliun, namun realisasinya masih di bawah 2 persen.
"Jika dioptimalkan, total potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) kita mencapai Rp 500 triliun, atau setara dengan 14 persen APBN. Berkaca pada sejarah kejayaan Islam, wakaf berperan sebagai 'APBN Kedua' negara yang menyediakan barang publik seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan secara gratis tanpa membebani fiskal. Pemerintah perlu memiliki 'political will' yang serius, salah satunya dengan mentransformasikan pengelolaan wakaf ke arah digital dan melatih SDM nazir yang profesional dan progresif," kata Dr. Banu dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/7/2026).
Gagasan tersebut muncul dalam diskusi publik nasional bertajuk 'Solusi Ekonomi Syariah Dalam Mengatasi Problematika Perekonomian Indonesia Pada Era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto' yang diselenggarakan Fraksi PKS MPR RI di kawasan Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (7/7). Forum itu mempertemukan akademisi, regulator, serta praktisi kebijakan untuk membahas tantangan ekonomi dari perspektif Islam.
Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, menilai ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah membawa prinsip keseimbangan atau tawazun serta keadilan. Menurutnya, dominasi sistem kapitalis global kerap merusak rantai rezeki alami melalui monopoli harta dan eksploitasi sumber daya.
"Islam memandang harta sebagai amanah untuk kemaslahatan, bukan untuk dimonopoli. Potensi industri halal global, mulai dari makanan hingga pariwisata, sangatlah masif. Namun, Indonesia menghadapi tantangan besar karena tingkat literasi Al-Qur'an dan pemahaman syariah masyarakat masih perlu terus ditingkatkan. Ekonomi syariah harus dibangun secara struktural, bukan sekadar respons musiman, agar mampu menjadi challenge positif terhadap sistem ekonomi global," tegas Tifatul.
Sekretaris Jenderal DPP PKS, M. Kholid, mengatakan Indonesia saat ini menghadapi kondisi ekonomi global yang rentan dengan fenomena triple deficit, yakni defisit fiskal, defisit neraca perdagangan, dan defisit neraca pembayaran.
Kepala Klaster Dana Sosial Islam PEBS FEB Universitas Indonesia (UI), Dr. Banu Muhammad, mengungkapkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun, tetapi realisasinya baru sekitar Rp41 triliun. Sementara itu, potensi wakaf uang mencapai Rp180 triliun, namun realisasinya masih di bawah 2 persen.
"Jika dioptimalkan, total potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) kita mencapai Rp 500 triliun, atau setara dengan 14 persen APBN. Berkaca pada sejarah kejayaan Islam, wakaf berperan sebagai 'APBN Kedua' negara yang menyediakan barang publik seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan secara gratis tanpa membebani fiskal. Pemerintah perlu memiliki 'political will' yang serius, salah satunya dengan mentransformasikan pengelolaan wakaf ke arah digital dan melatih SDM nazir yang profesional dan progresif," kata Dr. Banu dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/7/2026).
Gagasan tersebut muncul dalam diskusi publik nasional bertajuk 'Solusi Ekonomi Syariah Dalam Mengatasi Problematika Perekonomian Indonesia Pada Era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto' yang diselenggarakan Fraksi PKS MPR RI di kawasan Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (7/7). Forum itu mempertemukan akademisi, regulator, serta praktisi kebijakan untuk membahas tantangan ekonomi dari perspektif Islam.
Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, menilai ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah membawa prinsip keseimbangan atau tawazun serta keadilan. Menurutnya, dominasi sistem kapitalis global kerap merusak rantai rezeki alami melalui monopoli harta dan eksploitasi sumber daya.
"Islam memandang harta sebagai amanah untuk kemaslahatan, bukan untuk dimonopoli. Potensi industri halal global, mulai dari makanan hingga pariwisata, sangatlah masif. Namun, Indonesia menghadapi tantangan besar karena tingkat literasi Al-Qur'an dan pemahaman syariah masyarakat masih perlu terus ditingkatkan. Ekonomi syariah harus dibangun secara struktural, bukan sekadar respons musiman, agar mampu menjadi challenge positif terhadap sistem ekonomi global," tegas Tifatul.
Sekretaris Jenderal DPP PKS, M. Kholid, mengatakan Indonesia saat ini menghadapi kondisi ekonomi global yang rentan dengan fenomena triple deficit, yakni defisit fiskal, defisit neraca perdagangan, dan defisit neraca pembayaran.