PKS Sebut Potensi Dana Sosial Islam Capai Rp500 Triliun, Dinilai Bisa Jadi Terobosan Perkuat Ekonomi Indonesia

LANGIT7.ID-Jakarta; Potensi dana sosial Islam di Indonesia yang mencapai sekitar Rp500 triliun menjadi salah satu sorotan dalam diskusi nasional yang digelar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan besar untuk memperkuat perekonomian nasional apabila mampu dikelola secara optimal.

Kepala Klaster Dana Sosial Islam PEBS FEB Universitas Indonesia (UI), Dr. Banu Muhammad, mengungkapkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun, tetapi realisasinya baru sekitar Rp41 triliun. Sementara itu, potensi wakaf uang mencapai Rp180 triliun, namun realisasinya masih di bawah 2 persen.

"Jika dioptimalkan, total potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) kita mencapai Rp 500 triliun, atau setara dengan 14 persen APBN. Berkaca pada sejarah kejayaan Islam, wakaf berperan sebagai 'APBN Kedua' negara yang menyediakan barang publik seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan secara gratis tanpa membebani fiskal. Pemerintah perlu memiliki 'political will' yang serius, salah satunya dengan mentransformasikan pengelolaan wakaf ke arah digital dan melatih SDM nazir yang profesional dan progresif," kata Dr. Banu dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/7/2026).

Gagasan tersebut muncul dalam diskusi publik nasional bertajuk 'Solusi Ekonomi Syariah Dalam Mengatasi Problematika Perekonomian Indonesia Pada Era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto' yang diselenggarakan Fraksi PKS MPR RI di kawasan Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (7/7). Forum itu mempertemukan akademisi, regulator, serta praktisi kebijakan untuk membahas tantangan ekonomi dari perspektif Islam.

Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, menilai ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah membawa prinsip keseimbangan atau tawazun serta keadilan. Menurutnya, dominasi sistem kapitalis global kerap merusak rantai rezeki alami melalui monopoli harta dan eksploitasi sumber daya.

"Islam memandang harta sebagai amanah untuk kemaslahatan, bukan untuk dimonopoli. Potensi industri halal global, mulai dari makanan hingga pariwisata, sangatlah masif. Namun, Indonesia menghadapi tantangan besar karena tingkat literasi Al-Qur'an dan pemahaman syariah masyarakat masih perlu terus ditingkatkan. Ekonomi syariah harus dibangun secara struktural, bukan sekadar respons musiman, agar mampu menjadi challenge positif terhadap sistem ekonomi global," tegas Tifatul.

Sekretaris Jenderal DPP PKS, M. Kholid, mengatakan Indonesia saat ini menghadapi kondisi ekonomi global yang rentan dengan fenomena triple deficit, yakni defisit fiskal, defisit neraca perdagangan, dan defisit neraca pembayaran.

"Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan yang konstruktif, produktif, dan solutif, PKS tidak hanya mengoreksi tetapi juga hadir menawarkan solusi alternatif. PKS yang menjadikan Islam sebagai 'ideology principle' dan keadilan sebagai 'working ideology' ingin menawarkan ekonomi syariah bukan sekadar sebagai pelengkap (add-on), melainkan sebagai terobosan nonkonvensional yang konkret untuk memperkuat fiskal dan moneter nasional," ujar M. Kholid.

Moderator diskusi yang juga Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, menyebut industri halal dan keuangan syariah telah masuk dalam dokumen RPJPN dan RPJMN 2025-2029. Menurutnya, di tengah stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5 persen, ekonomi syariah perlu didorong menjadi engine of growth.

Pandangan lain datang dari Direktur Spesialis Riset dan Widyaiswara OJK Institute, Dr. Setiawan Budi Utomo. Ia menilai keuangan syariah perlu bertransformasi dari syariah compliance menjadi syariah competence agar pangsa pasarnya tidak terus bertahan di angka satu digit.

Ia juga memaparkan konsep Economic Sovereignty Framework yang mengintegrasikan sektor finansial, komoditas, energi, digital, industri halal, hingga kualitas sumber daya manusia. Selain itu, ia menggagas transformasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi Sovereign Ummah Wealth Fund untuk mendanai proyek strategis produktif melalui tata kelola yang akuntabel.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof. Irfan Syauqi Beik, mengungkapkan posisi Indonesia dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report turun ke peringkat keempat setelah disalip Uni Emirat Arab. Padahal, kontribusi sektor Halal Value Chain (HVC) terhadap Produk Domestik Bruto nasional terus meningkat hingga 27,34 persen.

"Kita tidak boleh hanya menjadi pasar konsumen, melainkan harus merebut peran sebagai produsen global. Strategi utama yang harus dieksekusi adalah melakukan diversifikasi ke pasar-pasar non-tradisional seperti Afrika dan Asia Selatan serta mengakselerasi pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH). Saat ini kita baru memiliki 3 KIH resmi, jauh tertinggal dari Malaysia yang memiliki 22 kawasan," ungkap Prof. Irfan.

Deputi Direktur Bank Indonesia, Dr. Ferry Syarifuddin, memandang ekonomi syariah idealnya menerapkan full reserve banking system agar pertumbuhan jumlah uang beredar selaras dengan pertumbuhan sektor riil. Ia juga mengingatkan risiko pencetakan uang atau ekspansi fiskal yang tidak produktif karena dapat memicu inflasi tinggi, terutama pada kelompok volatile food.

Ia menyambut baik hadirnya UU P2SK yang memungkinkan perbankan syariah menjadi nazir wakaf sekaligus mengelola Zis sehingga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menghimpun dana sosial Islam.

Direktur Next Policy, Dr. Yusuf Wibisono, mengkritisi target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada era Presiden Prabowo yang dinilainya bombastis apabila masih menggunakan strategi lama.

"Jadi terlihat bombastis ketika tidak didukung oleh strategi kebijakan yang menopang gagasan tersebut begitu. Jadi kita tahu bahwa pasca pandemi ya pertumbuhan ekonomi kita sudah pulih tapi pulihnya balik ke setelan pabrik," tuturnya.

Ia juga mengusulkan agar ekonomi syariah menjadi breakthrough, termasuk melalui kebijakan afirmatif untuk mendorong pangsa pasar perbankan syariah keluar dari stagnasi 7 persen. Salah satu usulnya ialah mengonversi Bank BTN menjadi bank syariah sepenuhnya karena dinilai sesuai dengan pembiayaan sektor perumahan.

Selain itu, ia menyoroti dominasi 95 persen Sukuk Negara (SBSN) di pasar sukuk yang menurutnya menimbulkan fenomena crowding out bagi korporasi industri halal dan UMKM.

"Ini kelewatan agresif. Ini kalau di ekonomi kita nyebutnya crowding out. Karena pemerintah agresif sekali berhutang, ketergantungan ke hutang sangat tinggi," paparnya.

Dalam sesi tanggapan, Anggota MPR RI Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih menyoroti rendahnya literasi syariah serta persepsi margin perbankan syariah yang masih dianggap tinggi. Ia mendorong intervensi pada subsektor kuliner, kriya, dan fashion melalui pembiayaan syariah.

Sementara Mohd. Iqbal Romzi menekankan pentingnya spiritualitas, adab, dan pembenahan moral sebagai fondasi regulasi ekonomi. Sekretaris Fraksi PKS MPR RI Johan Rosihan menyatakan seluruh rekomendasi para pakar akan dikawal agar menjadi bagian dari fungsi pengawasan anggaran dan legislasi kebijakan yang berpihak kepada umat.

Melalui forum tersebut, Fraksi PKS MPR RI menegaskan komitmennya mengintegrasikan instrumen ekonomi mulai dari keuangan komersial, kebijakan moneter, industri halal, hingga optimalisasi Ziswaf dalam satu ekosistem kebijakan untuk menjawab tantangan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.