Perkuat Akurasi Bansos, Mendagri Dorong Percepatan Integrasi E-Government
Ahmad zuhdi
Sabtu, 01 Agustus 2026 - 07:15 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Foto: Istimewa.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government guna memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan melalui pemadanan data kependudukan berbasis biometrik lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang tepat.
Mendagri menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk menyaring penerima bansos, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 4. Pembaruan data ini menjadi krusial untuk meminimalkan potensi kesalahan sasaran dalam penyaluran program perlindungan sosial.
"Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak," ujar Mendagri di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (31/7/2026).
Tito mengungkapkan bahwa uji coba pemadanan data biometrik milik Ditjen Dukcapil di Kabupaten Banyuwangi membuktikan pentingnya pemutakhiran data secara berkala. Dari uji coba tersebut, ditemukan sejumlah data penerima bansos yang tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual di lapangan sehingga membutuhkan perbaikan mendasar.
Baca Juga:Kunjungi Pusdikif Pussenif, Menhan Sjafrie Dorong Pembentukan Prajurit TNI yang Profesional
Atas dasar itu, Kabupaten Biak Numfor kini ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas dalam perluasan implementasi e-government nasional menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. "Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta kalau bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak," ungkap Tito.
Guna mendukung kelancaran pemutakhiran data oleh tim teknis di lapangan, Kemendagri meminta keterlibatan aktif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparat kampung, hingga petugas Posyandu di Biak Numfor. Sinergi lintas elemen ini diharapkan dapat menghasilkan data kependudukan yang valid dan transparan.
Mendagri menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk menyaring penerima bansos, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada pada kategori desil 1 hingga desil 4. Pembaruan data ini menjadi krusial untuk meminimalkan potensi kesalahan sasaran dalam penyaluran program perlindungan sosial.
"Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak," ujar Mendagri di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (31/7/2026).
Tito mengungkapkan bahwa uji coba pemadanan data biometrik milik Ditjen Dukcapil di Kabupaten Banyuwangi membuktikan pentingnya pemutakhiran data secara berkala. Dari uji coba tersebut, ditemukan sejumlah data penerima bansos yang tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual di lapangan sehingga membutuhkan perbaikan mendasar.
Baca Juga:Kunjungi Pusdikif Pussenif, Menhan Sjafrie Dorong Pembentukan Prajurit TNI yang Profesional
Atas dasar itu, Kabupaten Biak Numfor kini ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas dalam perluasan implementasi e-government nasional menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. "Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta kalau bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak," ungkap Tito.
Guna mendukung kelancaran pemutakhiran data oleh tim teknis di lapangan, Kemendagri meminta keterlibatan aktif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparat kampung, hingga petugas Posyandu di Biak Numfor. Sinergi lintas elemen ini diharapkan dapat menghasilkan data kependudukan yang valid dan transparan.