Polemik A. Hassan dan Natsir dengan Soekarno Menyoal Ataturk
Redaksi
Ahad, 24 Oktober 2021 - 10:02 WIB
Mustafa Kemal Ataturk (foto: Wikipedia)
Kontroversi soal nama Jalan Mustafa Kemal Pasha Ataturk yang akan digunakan di kawasan elite Menteng, Jakarta Pusat, mengingatkan umat Islam di negeri pada polemik yang sangat sengit antara A. Hassan dan Natsir dengan Soekarno. Polemik ini berlangsung di media massa dan menjadi salah satu polemik legendaris hingga kini.
Oleh: Arta Wijaya (Pengamat Sejarah Islam)
Ketiga tokoh ini sebenarnya cukup dekat. Natsir adalah murid dari A. Hassan, sedangkan Sukarno adalah sahabat A. Hassan yang juga banyak belajar soal agama pada tokoh Persatuan Islam (Persis) itu. Soekarno juga yang saat di Endeh, Nusa Tenggara Timur, meminta kepada A.Hassan agar meringankan beban ekonomi rumah tangganya, dengan mencarikan orang yang bersedia menerbitkan karya terjemahannya tentang tokoh yang sering dijuluki sebagai pengasas paham Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab.”Saudara tolong carikan orang yang mau beli copy itu barangkali saudara sendiri ada uang buat membelinya? Tolonglah melonggarkan rumah tangga saya…” kata Sukarno dalam suratnya pada A. Hassan.
Mustafa Kemal Ataaturk dijuluki sebagai “Bapak Sekularisme Turki”. Kebijakannya memisahkan agama dengan urusan negara, dipuja-puji oleh Soekarno sebagai upaya “re-thinking of Islam” dengan membuat suatu artikel di Majalah Pandji Islam tahun 1940 dengan judul “Memudakan Pengertian Islam”. Sebagai pengagum tokoh sekular itu, Sukarno juga ingin Indonesia yang saat itu belum merdeka, suatu saat bisa menjadi negara yang mencontoh Turki di bawah kekuasaan At-Taturk.
Sedangkan A. Hassan dan Natsir sebaliknya, agama dan negara tak bisa dipisahkan. Memisahkan keduanya berarti masuk ke dalam jurang sekularisme, yang disebut oleh Natsir sebagai paham “netral agama” (Laa diniyah). Ujung dari paham netral agama adalah meminggirkan sama sekali peran agama dalam kehidupan bernegara. Natsir menyebut Sukarno dan para pengagum sekularisme Turki di bawah Kemal Ataturk dengan istilah “Kemalisten Indonesia.” Untuk menjawab tulisan Sukarno, A. Hassan membuat tulisan berjudul “Membudakkan Pengertian Islam”.
Ataturk, sebagaimana juga dipropagandakan oleh Soekarno, menyebut kebijakannya memisahkan agama dan negara bukan untuk menghilangkan sama sekali peran agama. Tapi fakta menunjukan, tahun 1928, empat tahun setelah runtuhnya khilafah di Turki, Islam sebagai agama negara dihapuskan oleh Ataturk. “Antara tahun 1920 sampai 1924 itu, Kemal Pasha tidak menyinggung-nyinggung urusan agama secara merendahkan, tapi lambat laun, bertambah berani ia mengejek-ejek agama dan merendahkan orang-orang yang mengerjakan agama di muka umum,” tulis Natsir dalam polemik yang kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul “Agama dan Negara dalam Perspektif Islam” (2001: 99).
Oleh: Arta Wijaya (Pengamat Sejarah Islam)
Ketiga tokoh ini sebenarnya cukup dekat. Natsir adalah murid dari A. Hassan, sedangkan Sukarno adalah sahabat A. Hassan yang juga banyak belajar soal agama pada tokoh Persatuan Islam (Persis) itu. Soekarno juga yang saat di Endeh, Nusa Tenggara Timur, meminta kepada A.Hassan agar meringankan beban ekonomi rumah tangganya, dengan mencarikan orang yang bersedia menerbitkan karya terjemahannya tentang tokoh yang sering dijuluki sebagai pengasas paham Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab.”Saudara tolong carikan orang yang mau beli copy itu barangkali saudara sendiri ada uang buat membelinya? Tolonglah melonggarkan rumah tangga saya…” kata Sukarno dalam suratnya pada A. Hassan.
Mustafa Kemal Ataaturk dijuluki sebagai “Bapak Sekularisme Turki”. Kebijakannya memisahkan agama dengan urusan negara, dipuja-puji oleh Soekarno sebagai upaya “re-thinking of Islam” dengan membuat suatu artikel di Majalah Pandji Islam tahun 1940 dengan judul “Memudakan Pengertian Islam”. Sebagai pengagum tokoh sekular itu, Sukarno juga ingin Indonesia yang saat itu belum merdeka, suatu saat bisa menjadi negara yang mencontoh Turki di bawah kekuasaan At-Taturk.
Sedangkan A. Hassan dan Natsir sebaliknya, agama dan negara tak bisa dipisahkan. Memisahkan keduanya berarti masuk ke dalam jurang sekularisme, yang disebut oleh Natsir sebagai paham “netral agama” (Laa diniyah). Ujung dari paham netral agama adalah meminggirkan sama sekali peran agama dalam kehidupan bernegara. Natsir menyebut Sukarno dan para pengagum sekularisme Turki di bawah Kemal Ataturk dengan istilah “Kemalisten Indonesia.” Untuk menjawab tulisan Sukarno, A. Hassan membuat tulisan berjudul “Membudakkan Pengertian Islam”.
Ataturk, sebagaimana juga dipropagandakan oleh Soekarno, menyebut kebijakannya memisahkan agama dan negara bukan untuk menghilangkan sama sekali peran agama. Tapi fakta menunjukan, tahun 1928, empat tahun setelah runtuhnya khilafah di Turki, Islam sebagai agama negara dihapuskan oleh Ataturk. “Antara tahun 1920 sampai 1924 itu, Kemal Pasha tidak menyinggung-nyinggung urusan agama secara merendahkan, tapi lambat laun, bertambah berani ia mengejek-ejek agama dan merendahkan orang-orang yang mengerjakan agama di muka umum,” tulis Natsir dalam polemik yang kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul “Agama dan Negara dalam Perspektif Islam” (2001: 99).