MUI: HUT ke-81 RI Momentum Perkuat Moral Bangsa dari Ancaman LGBT
Esti setiyowati
Senin, 17 Agustus 2026 - 13:51 WIB
Prosesi kirab budaya dari kawasan Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka menjadi pembuka rangkaian peringatan hari bersejarah bangsa Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2026. Foto: BPMI Setpres
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai kesempatan untuk memperkuat akhlak dan moral bangsa dari ancaman penyimpangan seksual, termasuk LGBT.
Ketua Bidang Fatwa MUI, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menekankan pentingnya pemahaman mengenai batas toleransi dalam kehidupan sosial. Menurut Niam, penghargaan terhadap kebhinekaan dan perbedaan tetap perlu beriringan dengan nilai agama dan norma yang berlaku.
Baca juga: Kesbangpol Ungkap Gerakan LGBT di Bekasi Mulai Sasar Ruang Publik
"Kita perlu membedakan antara toleransi dengan permisivisme. Toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan tidak boleh menoleransi tindakan kemaksiatan dan membiarkannya, seperti halnya kasus penyimpangan seksual semacam LGBT," kata Niam dalam keterangannya, seperti dikutip dari laman resmi MUI, Senin (17/8/2026).
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan bahwa dalam perspektif Islam terdapat ketentuan mengenai hubungan seksual dan tatanan keluarga.
Karena itu, tambahnya, kebebasan individu tidak semestinya digunakan untuk membenarkan atau mempromosikan perilaku yang dinilai bertentangan dengan syariat agama dan norma hukum.
Niam kemudian mengaitkan pandangan tersebut dengan konsep maqashid asy-syari'ah. Ia menjelaskan bahwa syariat bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, antara lain melalui prinsip hifzh an-nasl (menjaga keturunan) serta hifzh ad-din (menjaga agama).
Ketua Bidang Fatwa MUI, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menekankan pentingnya pemahaman mengenai batas toleransi dalam kehidupan sosial. Menurut Niam, penghargaan terhadap kebhinekaan dan perbedaan tetap perlu beriringan dengan nilai agama dan norma yang berlaku.
Baca juga: Kesbangpol Ungkap Gerakan LGBT di Bekasi Mulai Sasar Ruang Publik
"Kita perlu membedakan antara toleransi dengan permisivisme. Toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan tidak boleh menoleransi tindakan kemaksiatan dan membiarkannya, seperti halnya kasus penyimpangan seksual semacam LGBT," kata Niam dalam keterangannya, seperti dikutip dari laman resmi MUI, Senin (17/8/2026).
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan bahwa dalam perspektif Islam terdapat ketentuan mengenai hubungan seksual dan tatanan keluarga.
Karena itu, tambahnya, kebebasan individu tidak semestinya digunakan untuk membenarkan atau mempromosikan perilaku yang dinilai bertentangan dengan syariat agama dan norma hukum.
Niam kemudian mengaitkan pandangan tersebut dengan konsep maqashid asy-syari'ah. Ia menjelaskan bahwa syariat bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, antara lain melalui prinsip hifzh an-nasl (menjaga keturunan) serta hifzh ad-din (menjaga agama).