Tentang Obligasi Daerah Jakarta: Kontroversi Purbaya vs Pramono
Tim langit 7
Kamis, 10 September 2026 - 23:23 WIB
Tentang Obligasi Daerah Jakarta: Kontroversi Purbaya vs Pramono
Oleh: Prof Didik J.Rachbini
LANGIT7.ID-Perkara obligasi daerah yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Jakarta menuai kontroversi. Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi ini mendapat sorotan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya mengingatkan pemda agar berhati-hati berutang karena Brasil penerbitannya gagal bayar dan ambyar dan berdampak langsung ke pemerintah pusat. Menurut saya peringatan ini ada benarnya dan ada contoh kasus yang nyata dari obligasi daerah yang gagal bayar, kemudian merusak ekonomi secara nasional. Kontroversi ini tidak masalah terjadi sehingga semua pihak (Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta otoritas moneter) berpikir dua kali dan menimbang dengan cermat risiko-risikonya.
Menurut saya dengan kondisi politik dan birokrasi yang tidak bersih serta korup seperti sekarang, maka potensi gagal bayar tidak jauh berbeda dengan kasus Brazil. Secara teoritis politik dan birokrasi tersebut sifat dan karakternya selalu cenderung memaksimalkan dan rakus anggaran (“budget maximizer theory”). Politik dan birokrasi sudah pasti karakternya seperti itu. Berbading terbalik dengan bisnis, pengusaha punya karakter “profit maximizer” - maka birokrasi berkarakter “budget miximizer” atau rakus anggaran. Pemerintah akan terus-menerus membangun kerajaan birokrasi yang gemuk, “empire builder theory”.
Kasus di Brazil merupakan pelajaran di negara berkembang atau emerging market. Krisis gagal bayar (default) massal pada obligasi daerah seperti ini terjadi akibat kombinasi pelonggaran aturan utang tanpa kontrol ketat, moral hazard politik dan birokrasi akibat ekspektasi dana talangan (bailout) dari pemerintah pusat. Referensi Purbaya pada kasus ini sering kali dijadikan pembelajaran penting bagi pengelolaan fiskal di berbagai negara, termasuk saat menyusun kebijakan penerbitan obligasi daerah agar tidak mengganggu stabilitas keuangan nasional. Jadi Menteri Keuangan punya dasar yang kuat untuk mempertanyakan rencana Pemerintah Daerah Jakarta.
Sebenarnya yang perlu dibatasi penerbitan obligasi pemrintah pusat, yang gila-gilaan sehingga utang meningkat sampai 10 ribu trilyun rupiah sepeninggal Jokowi. Warisan ini sampai menyedot pengeluaran terbesar di dalam apbn sampai 600 trilyun rupiah setiap tahun. Penerbitan utang ugal-ugalan ini menyebabkan APBN tidak sehat karena bunga yang harus dibayar oleh pajak rakyat tergolong paling tinggi di dunia sampai 7 persen. Ini benar-benar mencekik dan menguras dana APBN setiap tahun. Jika dibandingkan dengan negara lain tingkat suku bunga tersebut tidak masuk akal dimana di Cina hanya 1,6 persen, Singapura 2,3 persen, dan Jepang 2,9 persen. Dunia usaha, bisnis dan investasi juga melambat atau bahkan terhambat karena dengan kebijakan bunga tinggi seperti ini dana dari dunia usaha dan masyarakat lebih baik parkir di obligasi. Kebijakan fiskal selama satu dekade terakhir ini mengganggun dan bahkan merusak dunia bisnis serta investasi.
Sebenarnya APBD Jakarta lebih dari cukup dimana tahun sebelumnya mencapai tidak kurang dari 91 trilyun rupiah. Angka APBN ini sangat besar jauh lebih besar dan di atas hampir semua kementrian kecuali beberapa seperti anggaran Kepolisian dan Kemenhan. Menurut saya anggaran ini hanya perlu diefisienkan saja untuk hal-hal yang utama. Banyak pengelaran anggaran seperti pengerukan waduk bisa mencapai ratusan milyar. Pengeluaran daerah selama ini masih belum efisien dan bahkan super boros.
LANGIT7.ID-Perkara obligasi daerah yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Jakarta menuai kontroversi. Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi ini mendapat sorotan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya mengingatkan pemda agar berhati-hati berutang karena Brasil penerbitannya gagal bayar dan ambyar dan berdampak langsung ke pemerintah pusat. Menurut saya peringatan ini ada benarnya dan ada contoh kasus yang nyata dari obligasi daerah yang gagal bayar, kemudian merusak ekonomi secara nasional. Kontroversi ini tidak masalah terjadi sehingga semua pihak (Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta otoritas moneter) berpikir dua kali dan menimbang dengan cermat risiko-risikonya.
Menurut saya dengan kondisi politik dan birokrasi yang tidak bersih serta korup seperti sekarang, maka potensi gagal bayar tidak jauh berbeda dengan kasus Brazil. Secara teoritis politik dan birokrasi tersebut sifat dan karakternya selalu cenderung memaksimalkan dan rakus anggaran (“budget maximizer theory”). Politik dan birokrasi sudah pasti karakternya seperti itu. Berbading terbalik dengan bisnis, pengusaha punya karakter “profit maximizer” - maka birokrasi berkarakter “budget miximizer” atau rakus anggaran. Pemerintah akan terus-menerus membangun kerajaan birokrasi yang gemuk, “empire builder theory”.
Kasus di Brazil merupakan pelajaran di negara berkembang atau emerging market. Krisis gagal bayar (default) massal pada obligasi daerah seperti ini terjadi akibat kombinasi pelonggaran aturan utang tanpa kontrol ketat, moral hazard politik dan birokrasi akibat ekspektasi dana talangan (bailout) dari pemerintah pusat. Referensi Purbaya pada kasus ini sering kali dijadikan pembelajaran penting bagi pengelolaan fiskal di berbagai negara, termasuk saat menyusun kebijakan penerbitan obligasi daerah agar tidak mengganggu stabilitas keuangan nasional. Jadi Menteri Keuangan punya dasar yang kuat untuk mempertanyakan rencana Pemerintah Daerah Jakarta.
Sebenarnya yang perlu dibatasi penerbitan obligasi pemrintah pusat, yang gila-gilaan sehingga utang meningkat sampai 10 ribu trilyun rupiah sepeninggal Jokowi. Warisan ini sampai menyedot pengeluaran terbesar di dalam apbn sampai 600 trilyun rupiah setiap tahun. Penerbitan utang ugal-ugalan ini menyebabkan APBN tidak sehat karena bunga yang harus dibayar oleh pajak rakyat tergolong paling tinggi di dunia sampai 7 persen. Ini benar-benar mencekik dan menguras dana APBN setiap tahun. Jika dibandingkan dengan negara lain tingkat suku bunga tersebut tidak masuk akal dimana di Cina hanya 1,6 persen, Singapura 2,3 persen, dan Jepang 2,9 persen. Dunia usaha, bisnis dan investasi juga melambat atau bahkan terhambat karena dengan kebijakan bunga tinggi seperti ini dana dari dunia usaha dan masyarakat lebih baik parkir di obligasi. Kebijakan fiskal selama satu dekade terakhir ini mengganggun dan bahkan merusak dunia bisnis serta investasi.
Sebenarnya APBD Jakarta lebih dari cukup dimana tahun sebelumnya mencapai tidak kurang dari 91 trilyun rupiah. Angka APBN ini sangat besar jauh lebih besar dan di atas hampir semua kementrian kecuali beberapa seperti anggaran Kepolisian dan Kemenhan. Menurut saya anggaran ini hanya perlu diefisienkan saja untuk hal-hal yang utama. Banyak pengelaran anggaran seperti pengerukan waduk bisa mencapai ratusan milyar. Pengeluaran daerah selama ini masih belum efisien dan bahkan super boros.