DPR Minta Kegiatan Tak Penting Dihapus, Buntut Rombongan DWP Pelesiran Pakai APDB
Lusi mahgriefie
Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:20 WIB
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin. Foto: dpr.go.id
Ramainya sorotan publik terhadap rombongan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tulungagung yang melakukan pelesiran ke Wonosobo, Jawa Tengah ditanggapi Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin. Ia meminta seremoni pemerintah daerah yang tidak memiliki urgensi dan dampak langsung bagi masyarakat, sebaiknya dihapus.
"Saya kembali mengingatkan di tengah intruksi Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran, kegiatan seremoni nonsubstansial di lingkungan Pemda seharusnya dihapus. Apalagi kegiatannya tidak memiliki urgensi," kata Khozin di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Khozin mengkritik kegiatan yang dilakukan istri-istri pejabat daerah yang menurutnya tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran. Terlebih, kegiatan serupa disebut berlangsung setiap tahun.
"Daerah banyak yang mengalami kesulitan anggaran karena efisiensi. Pemangkasan TKD berdampak pada pembangunan daerah, bahkan Pemda kesulitan membayar SDM. Tapi di satu sisi, kegiatan seremoni bersifat hiburan jalan terus," tutur Anggota DPR dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) ini.
Baca juga:Viral Rombongan DWP Tulungagung Pelesiran ke Wonosobo Pakai Dana APBD Rp50 Juta
Berdasarkan unggahan akun @dwp_kab.tulungagung, rombongan istri ASN itu berkegiatan selama tiga hari yaitu 19-21 Oktober 2026. Pada hari pertama, agenda diisi kunjungan ke sejumlah destinasi wisata, seperti Pintu Langit, Kawah Sikidang menggunakan jeep, dan Telaga Menjer, serta gala dinner di Dipayana Cafe.
Menanggapi viralnya kabar ini, Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Kabupaten Tulungagung, Makrus Mannan pun memberi bantahan. Ia menegaskan, kegiatan yang berlangsung pada 19-21 Oktober 2026 itu merupakan agenda resmi bertajuk "Studi referensi" dan bukan hanya sekadar pelesiran.
"Saya kembali mengingatkan di tengah intruksi Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran, kegiatan seremoni nonsubstansial di lingkungan Pemda seharusnya dihapus. Apalagi kegiatannya tidak memiliki urgensi," kata Khozin di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Khozin mengkritik kegiatan yang dilakukan istri-istri pejabat daerah yang menurutnya tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran. Terlebih, kegiatan serupa disebut berlangsung setiap tahun.
"Daerah banyak yang mengalami kesulitan anggaran karena efisiensi. Pemangkasan TKD berdampak pada pembangunan daerah, bahkan Pemda kesulitan membayar SDM. Tapi di satu sisi, kegiatan seremoni bersifat hiburan jalan terus," tutur Anggota DPR dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) ini.
Baca juga:Viral Rombongan DWP Tulungagung Pelesiran ke Wonosobo Pakai Dana APBD Rp50 Juta
Berdasarkan unggahan akun @dwp_kab.tulungagung, rombongan istri ASN itu berkegiatan selama tiga hari yaitu 19-21 Oktober 2026. Pada hari pertama, agenda diisi kunjungan ke sejumlah destinasi wisata, seperti Pintu Langit, Kawah Sikidang menggunakan jeep, dan Telaga Menjer, serta gala dinner di Dipayana Cafe.
Menanggapi viralnya kabar ini, Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Kabupaten Tulungagung, Makrus Mannan pun memberi bantahan. Ia menegaskan, kegiatan yang berlangsung pada 19-21 Oktober 2026 itu merupakan agenda resmi bertajuk "Studi referensi" dan bukan hanya sekadar pelesiran.