DPR Minta Kegiatan Tak Penting Dihapus, Buntut Rombongan DWP Pelesiran Pakai APDB

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Ramainya sorotan publik terhadap rombongan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tulungagung yang melakukan pelesiran ke Wonosobo, Jawa Tengah ditanggapi Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin. Ia meminta seremoni pemerintah daerah yang tidak memiliki urgensi dan dampak langsung bagi masyarakat, sebaiknya dihapus.

"Saya kembali mengingatkan di tengah intruksi Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran, kegiatan seremoni nonsubstansial di lingkungan Pemda seharusnya dihapus. Apalagi kegiatannya tidak memiliki urgensi," kata Khozin di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Khozin mengkritik kegiatan yang dilakukan istri-istri pejabat daerah yang menurutnya tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran. Terlebih, kegiatan serupa disebut berlangsung setiap tahun.

"Daerah banyak yang mengalami kesulitan anggaran karena efisiensi. Pemangkasan TKD berdampak pada pembangunan daerah, bahkan Pemda kesulitan membayar SDM. Tapi di satu sisi, kegiatan seremoni bersifat hiburan jalan terus," tutur Anggota DPR dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) ini.

Baca juga: Viral Rombongan DWP Tulungagung Pelesiran ke Wonosobo Pakai Dana APBD Rp50 Juta

Berdasarkan unggahan akun @dwp_kab.tulungagung, rombongan istri ASN itu berkegiatan selama tiga hari yaitu 19-21 Oktober 2026. Pada hari pertama, agenda diisi kunjungan ke sejumlah destinasi wisata, seperti Pintu Langit, Kawah Sikidang menggunakan jeep, dan Telaga Menjer, serta gala dinner di Dipayana Cafe.

Menanggapi viralnya kabar ini, Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Kabupaten Tulungagung, Makrus Mannan pun memberi bantahan. Ia menegaskan, kegiatan yang berlangsung pada 19-21 Oktober 2026 itu merupakan agenda resmi bertajuk "Studi referensi" dan bukan hanya sekadar pelesiran.

Sementara itu, Khozin juga menyoroti pernyataan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin yang menyebut studi referensi DWP sebagai agenda tahunan untuk meningkatkan komunikasi dan hubungan baik antar-DWP kabupaten.

"Klaim ini perlu diperjelas. Apa yang didapat dari studi referensi keluarga pejabat? Apakah mendukung kerja-kerja birokrasi dan pembangunan daerah? Dan apa kegiatan silaturahmi keluarga ASN ada kebermanfaatannya untuk masyarakat setempat?" tegasnya.

Khozin memahami pentingnya silaturahmi, tetapi mengingatkan bahwa kegiatan di luar kebutuhan birokrasi semestinya tidak membebani anggaran negara. Namun ia mengimbau seharusnya kegiatan seperti ini menggunakan dana pribadi karena di luar kebutuhan birokrat.

"Rp50 juta per tahun lebih baik untuk bayar gaji guru-guru honorer yang sering tertunda, atau meningkatkan fasilitas pelayanan publik," imbuh Khozin.

Oleh sebab itu, Ia meminta Pemkab Tulungagung memberikan penjelasan komprehensif yang disertai dokumen pendukung, termasuk rincian pembiayaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan.

"Walau Pemkab menyatakan bagian pelesiran DWP Tulungagung ke Wonosobo menggunakan dana iuran pribadi, setiap kegiatan dalam agenda tersebut perlu diperiksa bersama dokumen pertanggungjawabannya," tegasnya.

Baca juga: Kontroversi Abah Setu, Viral Diduga Hina Nabi Muhammad

Selain itu, Khozin mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Inspektorat daerah, menurutnya, dapat menelaah kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja sesuai kewenangannya.

"Evaluasi tersebut juga berlaku untuk daerah-daerah lain. Jangan sampai ada lagi kecolongan kegiatan-kegiatan piknik yang dibalut dengan agenda formal, tanpa kejelasan manfaatnya," tutup Khozin.